PEKANBARU (RP) - Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) putaran kedua akan terjadi bila tidak ada salah satu dari lima pasangan calon meraih lebih 30 persen suara. KPU Riau sendiri siap menggelar putaran kedua termasuk soal dana karena sudah diantisipasi sejak awal.
‘’Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Riau Nomor: 128/2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pilgubri, kami sudah menyiapkannya untuk putaran kedua. Selain itu, kalkulasi dana untuk dua putaran yang kami ajukan adalah Rp282 miliar,’’ ujar Edy Sabli.
Edy melanjutkan, dana yang cair itu belum digunakan semuanya. ‘’Untuk putaran pertama hanya menggunakan dana Rp215 miliar sementara dana yang cair adalah Rp250 miliar. Berarti hanya kurang Rp32 miliar lagi dan itu sudah dicantumkan dalan APBD Perubahan,’’ imbuh Edy Sabli.
Namun Edy Sabli mengatakan, KPU belum bisa memastikan apakah Pilgubri akan berlanjut ke putaran kedua.
‘’Tergantung hasil penghitungan suara. Jika salah satu pasangan calon bisa mencapai 30 persen plus satu suara, maka hanya satu putaran saja. Namun jika semua hanya 30 persen atau di bawahnya, maka akan berlanjut ke putaran kedua untuk dua pasangan calon tertinggi perolehan suaranya,’’ kata Edy.
Pengamat politik dari FISIP Universitas Riau, Saiman Pakpahan SIP MSi menilai kondisi yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran bagi KPU untuk melakukan quick count, jika terjadi putaran kedua.
Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dalam mempublikasikan hasil Pilgubri tidak menginformasikan ke masyarakat data yang belum dapat dipastikan keakuratannya.
‘’Masyarakat kurang antusias dengan figur yang ada. Angka Golput tidak bisa selesai hanya dengan memberikan obat. Persoalan sangat prinsip harus dibangun dari lama. Salah satu indikator pentingnya adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpinnya,’’ imbuh Saiman.
Sementara Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Riau (Unri), Mexsasai Indra SH MH kepada Riau Pos menegaskan, kehadiran lembaga survei melakukan quick count perlu sebagai data pembanding. ‘’Dengan syarat lembaga yang dilibatkan terjaga independensinya,’’ tambah Mexsasai.
Ketiadaan quick count yang dilakukan KPU ditambah lagi pasangan calon mengeluarkan hasil perhitungan sendiri, telah menimbulkan fenomena kebingunan pada masyarakat. Silih berganti informasi bermunculan, di mana pasangan yang satu mengklaim mengungguli pasangan lainnya dengan persentase beranekaragam.
‘’Silakan saja menyatakan diri sebagai pemenang. Yang penting massa dari tiap-tiap pasangan bisa ditenangkan. Keputusan akhir tetap pada KPU,’’ ujar Mexsasai.
Di bagian lain Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono MM MHum meminta agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Pasangan calon untuk menjalankan deklarasi damai yang telah dilaksanakan. ‘’Untuk pemenang Pilgub akan diumumkan melalu Pleno oleh KPU. Kita minta komitmen ikrar Pemilu damai yang disepakati dilaksanakan bersama,’’ ujar Condro Kirono.
Dikesempatan lain, Sekwan DPRD Riau Zulkarnain Kadir mengatakan, keputusan final yang ditetapkan KPU akan didukung oleh masyarakat Riau.
‘’Jadi sebelum ada putusan resmi jangan ada pikiran negatif, kita harus percaya dengan lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab. Yang jelas PNS akan mendukung siapapun yang terpilih untuk pembangunan Riau ke depan,’’ kata Zulkarnain. (ali/egp)
