PEKANBARU (RP) - Koordinator Divisi Komunikasi Publik DPD Partai Demokrat Riau, mengakui banyaknya permohonan dari DPC untuk menggelar Musdalub tersebut. Keinginan kader-kader tersebut untuk kepentingan politik yang lebih besar ke depannya yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

‘’Memang beberapa ketua DPC sudah menyampaikan kepada saya keinginan untuk Musdalub, tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan apakah memang akan menyelenggarakan Musdalub atau tidak. Karena itu adalah kewenangan DPP,’’ kata Tony.

Tony juga mengatakan keinginan dari kader-kader Partai Demokrat tersebut untuk Musdalub bukan karena alasan adanya mosi tidak percaya kepada Plt ketua saat ini. Disebutkan Tony, ketua defenitif sebelumnya menjabat mulai 2010 dan berakhir 2015. Tapi karena ketua defenitif sudah mengundurkan diri akhirnya ada Plt ketua. ‘’Kamipun sudah berjanji akan memilih ketua defenitif setelah pemilihan gubernur selesai untuk kepentingan partai,’’ kata Tony.

Menurut Tony, Plt ketua masih belum cukup untuk menghadapi dua agenda demokrasi ke depannya. ‘’Kalau Plt ketua, kewenangannya juga masih terbatas, sementara partai memerlukan kewenangan penuh untuk Pileg dan Pilpres, sehingga desakan itu sangat kuat,’’ sebut Tony.

Tony mengatakan secara pribadi, ia merasakan bukan Musdalub yang akan dilaksanakan, tapi Musda yang dipercepat. ‘’Seharusnya Musda itukan 2015, tapi karena ada ketua defenitif yang mengundurkan diri, maka yang akan dilakukan adalah Musda yang dipercepat,’’ kata Tony.

Hal yang sama dikatakan Juru Bicara DPD Demokrat Riau Rhonny Riansyah. Aturan mengenai Musda dipercepat diterangkan dalam AD/ART Partai Demokrat. ‘’Sebenarnya Musda saja yang diperlukan untuk pemilihan ketua definitif, bukan Musdalub,’’ kata Rhonny.

Sementara Plt Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Drs Achmad MSi yang dihubungi soal usulan Musdalub dari DPC Demokrat di Riau masih enggan mengomentarinya, meski pun sudah disampaikan alasan DPC-DPC Demokrat yang menyampaikan Musdalub.(izl/rul/epp)