PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru meminta agar KPU Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Evaluasi tersebut berdasarkan fakta dan temuan pelaksanaan Pilgubri 2018 lalu. Di mana masih banyak ditemukan pemilih yang menggunakan KTP elektronik saat memilih. Bukan berdasarkan surat undangan atau C6.
Hal itu di sampaikan Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution kepada Riau Pos, Rabu (4/7). Ia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan KPU untuk penyelenggaraan Pileg serta Pilpres. Pertama adalah soal kapasitas penyelenggara. Yakni KPPS dan PPS. Menurutnya, 2 tingkatan penyelenggara tersebut harus memahami tugas pokok masing-masing.
“Kami masih menemukan banyaknya KPPS dan PPS yang belum paham. Maka perlu bagi KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan bimbinhan teknis. Supaya bisa lebih terintegrasi,” sebutnya.
Selain itu pihaknya juga meminta adanya evaluasi terhadap DPT. Karena pada Pilgubri kemarin jumlah pengguna KTP el mencapai 4,39 persen dari total pemilih. Hal itu menurutnya, menandakan DPT yang tersusun tidak akurat. Sehingga masih banyak pemilih yang memilih di TPS tidak sesuai dengan DPT.
“Selain itu kami juga meminta agar KPU melakukan evaluasi terhadap pemilih di lapas. Karena banyak warga binaan yang tidak bisa memilih karena berbagai macam faktor. Kami minta supaya ini dicarikan jalan keluarnya,” tambahnya.
Sementara itu Ketua KPU Pekanbaru Amiruddin Sijaya mengakui masih banyaknya evaluasi yang perlu dilaksanakan pihaknya. Ke depan, KPU akan melakukan koordinasi lebih intens dengan Panwas guna evaluasi hasil Pilgubri 2018.
“Kami akan berkoordinasi lebih intens dengan Panwas. Supaya seluruh catatan yang diberikan bisa dituntaskan untuk persiapan Pileg dan juga Pilpres,” sebutnya.(nda)
