JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Aturan kampanye bagi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 masih menjadi polemik. Banyak partai yang dianggap melanggar aturan kampanye, tapi Peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye belum disahkan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mempertanyakan penyebab PKPU Kampanye belum disahkan hingga sekarang. Hal itu merupakan problem kepastian hukum bagi parpol maupun tim penegakan hukum. ”Khususnya berkaitan dengan kampanye di luar jadwal,” terang dia saat dihubungi JPG, kemarin.
Karena itu, dia mendesak KPU segera mengesahkan aturan tersebut agar bisa menjadi pedoman bagi partai politik dalam berkampanye. Jika ada yang melanggar, Bawaslu RI atau sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) juga punya landasan hukum untuk menindak pelanggaran aturan kampanye.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan tidak mengetahui alasan KPU belum mengesahkan aturan tentang kampanye. Padahal, KPU sudah pernah mengonsultasikan aturan tersebut ke Komisi II DPR. ”Apakah masih ada yang perlu dikonsultasikan lagi atau masih dalam proses penyelesaian di KPU?” tanyanya.
Seperti diberitakan, PKPU Kampanye menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menghentikan kasus yang menjerat Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelumnya, partai yang diketuai Grace Natalie itu dianggap melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Bawaslu RI kemudian melanjutkan kasus itu ke Polri. Namun, polisi menghentikan kasus tersebut.
Kasus PSI dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana. Polisi juga mengacu pada penjelasan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan PSI dengan memasang iklan di media massa bukanlah pelanggaran kampanye di luar jadwal.
Sebab, sampai sekarang PKPU tentang Kampanye belum disahkan sehingga belum ada aturan yang menjadi dasar hukum. Selama ini aturan main kampanye mengacu pada kesepakatan yang dibuat gugus tugas yang terdiri atas KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asyar’i mengatakan, PKPU Kampanye segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM ) untuk disahkan. Menurut dia, pengajuan pengesahan itu dilakukan bersama dengan PKPU lain, yaitu PKPU Dana Kampanye, PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta PKPU Pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. ”Semua PKPU itu ada kaitannya,” ucap dia saat dihubungi JPG.
Dia menerangkan, draf PKPU yang sudah final tersebut diserahkan pekan ini. ”Mungkin Senin atau Selasa. Yang pasti pekan ini,” ucapnya. Menurut Hasyim, PKPU itu mengatur secara detail aturan main kampanye.(lum/c7/fat/das)
