PEKANBARU (RP) - Meski mendapat ancaman akan didemo ribuan massa di kantor KPU Riau dan ancaman Pemilihan Gubernur Riau di lima desa akan diwarnai pertumpahan darah, namun KPU Riau kukuh dengan keputusan semula, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) di lima desa dilaksanakan KPU Rokan Hulu.
Ketua KPU Riau, Ir Tengku Edy Sabli MSi usai rapat koordinasi dengan Gubernur Riau yang diwakili Sekdaprov Riau dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Selasa (3/9) mengatakan tidak ada penundaan Pilgubri di lima desa tersebut.
‘’Pemilihan di lima desa tetap diselenggarakan oleh KPU Rokan Hulu, tapi itu tidak bermaksud menganggap bahwa lima desa itu masuk Rokan Hulu. Ini semata-mata untuk melayani hak konstitusional warga lima desa tersebut untuk ikut dalam pemilihan Gubernur Riau,’’ kata Edy Sabli.
Edy mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilgubri di lima desa masuk ke Rokan Hulu tersebut bukanlah sebagai batas wilayah. Edy mengatakan bahwa Pilgubri bukan hanya persoalan KPU tapi juga seluruh stakeholder di Riau.
‘’Ini menyangkut marwah Provinsi Riau. Karena itu KPU menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk untuk mendapatkan masukan dari pimpinan-pimpinan di daerah Riau,’’ kata Edy.
Dikatakan Edy, KPU Riau mengakomodir kepentingan yang lebih besar yaitu Pilgubri dilaksanakan damai dan berkualitas. ‘’Kalau bisa dilaksanakan serentak di semua wilayah mengapa harus tidak. Semua persiapan sudah dilaksanakan sampai ke TPS. Semua penyelenggara sudah siap, dana sudah dicairkan, logistik sudah di distribusikan dan tinggal menunggu jam saja,’’ kata Edy Sabli.
Jefry Noer Tinggalkan Rapat
Sementara itu Bupati Kampar H Jefri Noer yang diundang dalam rapat bersama dengan Forkompinda Riau membahas soal keberadaan lima desa yang menjadi persoalan, memilih untuk keluar dari rapat.
Jefry sempat ikut dalam rapat tersebut, namun sekitar satu jam keluar dari ruangan rapat. ‘’KPU ini tidak mengerti hukum, sudah ada keputusan dari MA mengapa harus tetap di Rohul,’’ kata Jefry.
Ditanya apa solusi dari dirinya, Jefry mengatakan menunggu hasil rapat. ‘’Tunggu saja hasil rapat,’’ ujar Jefri sambil berlalu meninggalkan kantor KPU Riau.
Bupati Kampar, Jefry Noer, memilih keluar lebih awal dari ruang rapat lantai II Kantor KPU Riau di jalan Gajah Mada Pekanbaru
‘’Saya tak mau lama-lama bersoal jawab dengan KPU Riau. Sebab saya jelaskan pun status hukum soal lima desa itu, mereka tak paham juga. Jadi untuk apa saya lama-lama bicara hukum kepada orang yang tak tahu hukum,’’ kata Jefry kepada wartawan sembari berjalan menuju lantai dasar.
Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya bernomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2011 kata Jefry, sudah membatalkan surat Mendagri 135.6/824/SJ 2 Maret 2010. Isi surat Mendagri itu adalah lima desa, Rimba Makmur, Rimba Jaya, Muara Intan, Intan Jaya dan Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu, masuk dalam wilayah Rokan Hulu (Rohul).
‘’Kalau surat Mendagri itu sudah dibatalkan, secara otomatis lima desa tadi kembali ke Kampar. Lantaran sudah di Kampar, maka penyelenggara Pemilu untuk lima desa adalah KPU Kampar. Tapi kenyataannya justru KPU Rohul. Ada apa ini?’’ Jefry mengaku tak habis pikir.
Dalam pada itu, DPRD Kampar menyatakan sikap menolak keputusan KPU Riau yang menyatakan lima desa masuk Rohul dalam Pilgubri. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang, Selasa (3/9) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syahrul Aidi Lc
Dalam sidang tersebut Syahrul membacakan pernyataan sikap DPRD Kampar yang tidak menerima keputusan KPU Riau tersebut, karena MA sudah memutuskan bahwa lima desa adalah bagian dari Kabupaten kampar
Terpisah, Wagubri HR Mambang Mit mengatakan, seharusnya seluruh pihak dapat mengikuti proses dengan baik dan efektif. Demi berjalannya Pilgubri yang aman, damai dan jujur dan adil.
‘’Sudah didudukkan bersama Sekda dan KPU Riau serta pihak lima desa dan Pemkab terkait. Karena diputuskan pada Pilgubri besok (hari ini, red) khusus lima desa dilaksanakan oleh KPU Rohul, jadi kita mengikuti keputusan tersebut demi memaksimalkan proses pencoblosan,’’ ujar Mambang.
Karena memang yang terpenting, jangan sampai terjadi keributan di lapangan. Sebab sebenarnya masyarakat menginginkan hal yang aman dan tertib. Dan prioritas adalah, lanjutnya dengan mengendalikan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing serta indikasi kecurangan haruslah dihindari. ‘’ Mari berpikir dewasa, sebab siapapun yang akan menjadi pelaksana harus berjalan sebaik mungkin, pelayanan masyarakat terhadap suksesnya pelaksanaan harusnya bisa dijalankan KPU,’’ tuturnya.
Mambang juga meminta agar persiapan dari sisi keamanan jangan sampai ada kecurangan. Karena indikasi sekalipun sebenarnya yang dapat memicu terjadinya konflik di daerah-daerah. Namun jika dihelat sesuai aturan yang berlaku maka yakinnya akan dapat terlaksana dengan baik pula.
Polda Riau Jadikan TPS Khusus
Untuk mengantisipasi kerusuhan dan gangguan keamanan dan ketertiban di lima desa yang menjadi sengketa antara Rokan Hulu dan Kampar, Polda Riau menetapkan semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima desa tersebut menjadi TPS khusus.
Menurut Kapolda, Brigjen Pol Drs Condro Kirono MM MHum, mereka harus mengantisipasi seluruh dugaan ancaman selama Pemilihan Gubernur Riau terutama di lima desa tersebut.
Hal ini menyusul ancaman pertumpahan darah yang ditakutkan akan terjadi jika Pilgubri tetap dilaksanakan di lima desa dan masuk dalam KPU Rokan Hulu.
‘’Khusus untuk TPS di lima desa kami tetapkan menjadi TPS khusus. Satu TPS akan dijaga oleh dua orang personil Polri dan dua orang dari Linmas,’’ kata Conro Kirono.
Selain itu, kekuatan pengamanan di lima desa tersebut juga diamankan oleh dua satuan setingkat pleton yang masing-masing terdiri dari 30 orang personel Brimob.
‘’Dua kekuatan tambahan SST juga akan mengawasi jalannya pemungutan suara di lima desa tersebut. Satu SST dari Brimob Rokan Hulu dan satu SST dari Brimob Kampar,’’ ujar Kapolda Riau.
Selain itu Polda Riau juga memperkuat keamanan di KPU Riau dengan menambah beberapa orang pasukan anti huru-hara.
Demo Dihadang Polisi
Belasan mahasiswa yang mengaku dari Kabupaten Kampar, kemarin mendatangi kantor KPU Riau, mendesak KPU agar memutuskan Pilgubri 5 desa masuk Kampar. Namun mereka dihadang polisi di depan pagar Kantor KPU.(rul/egp/why/rdh)
