JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Langkah Bambang Soesatyo alias Bamsoet untuk duduk di kursi ketua MPR 2024-2019 semakin mulus. Mayoritas fraksi di DPR sudah memberikan dukungan terbuka pada politikus Golkar itu, termasuk kelompok DPD. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra kini tinggal sendirian mengusung Ahmad Muzani sebagai ketua MPR.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di MPR Johnny Gerard Plate mengatakan, delapan fraksi itu termasuk yang di luar koalisi pemerintahan, seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), sudah sepakat mengusung Bamsoet.
“Jadi sudah ada delapan fraksi solid mendukung Bamsoet, tinggal melakukan musyawarah supaya dukungan menjadi lengkap. Termasuk DPD juga mendukung Pak Bambang tetapi berkonsultasi (dulu) ke DPD,” kata Johnny usai rapat musyawarah semua fraksi di MPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).
Sekretaris jenderal (sekjen) Partai Nasdem mengatakan, siang tadi sudah berlangsung kesempatan lobi-lobi. Hasilnya semua sepakat mendukung Bamsoet dan telah menyampaikan dukungan tertulisnya.
Menurut Johnny, hanya Partai Gerindra yang saat ini masih tetap mengusung Muzani. Dia mengungkapkan bahwa saat ini tengah terjadi pembicaraan antara Bamsoet dengan Muzani untuk menyelesaikan.
“Untuk mendukung itu, kita berikan kesempatan agar Bamsoet bisa bicara dari hati ke hati antar Bambang Soesatyo dengan Pak Muzani. Mudah-mudahan cepat selesai. Menurut saya tidak alot, hanya berdua yang berunding,” ujarnya.
Menurut Johnny, ketika perundingan Bamsoet dan Muzani selesai, rapat akan dilanjutkan. Sembari menunggu juga surat tertulis dari DPD terkait dukungan yang diperlukan.
“Melihat realitas dukungan yang ada maka mekanisme pengambilan keputusan nanti diyakini sesuai dengan Pasal 19 Ayat 6 Tatib MPR, yakni musyawarah mufakat,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyatakan, pihaknya menginginkan pemilihan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diputuskan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Anggota DPR Fraksi PKB itu berharap tidak ada voting dalam menentukan ketua MPR.
“PKB dalam posisi supaya terjadi musyarawah mufakat, dan tidak ada voting. Jadi, itu komitmen kami,” kata Syaiful kepada wartawan usai rapat gabungan antara pimpinan sementara MPR dengan fraksi-fraksi dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).
Rapat paripurna pemilihan ketua MPR rencananya digelar pukul 19.00 malam nanti. Sementara, pukul 14.00 nanti akan digelar kembali rapat gabungan. Rapat itu membahas mekanisme pemilihan, apakah tercapai musyawarah mufakat atau voting. Namun sebelum itu, 10 nama yang diusulkan fraksi masing-masing dan DPD akan bertemu sebelum pukul 14.00.
Mereka adalah Jazilul Fawaid dari PKB. Kemudian, Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan. Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani. Fraksi PKS Hidayat Nurwahid. Fraksi PAN Zulkifli Hasan. Fraksi Partai Nasdem Lestari Moerdiyat. Fraksi PPP Arsul Sani. Kemudian DPD Fadel Muhammad.
“Semoga ada musyawarah mufakat ini. Beliau-beliau itu akan bermusyawarah, curhat, diskusi. Semoga ada penyelesaian di situ,” paparnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII meliputi Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Kabupaten Bekasi, itu mengatakan ada waktu sampai sebelum paripurna untuk mengupayakan musyawarah mufakat.
“Artinya dalam waktu sampai jam 19.00. Positioning kami untuk terjadi musyawarah mufakat dan itu akan terus kami sampaikan ke semua partai dan wakil DPD,” kata mantan staf khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
