Ketua DPD Golkar Kaltim Ahmad Mus mendukung keputusan Ical, sapaan akrab Aburizal, mendukung pemerintahan. Kaltim juga setuju dengan usulan agar Munas atau Munaslub segera digelar dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Waktu penyelenggaraan Munaslub kami serahkan kepada DPP,” katanya.
Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah menilai dengan konsep karya kekaryaan Golkar, menjadi beralasan jika Partai Golkar mendukung pemerintah. Sementara dalam hal Munaslub, Tatu juga memberikan dukungan penuh atas usulan Ical itu.
Sedikit berbeda dengan Kaltim dan Banten, Plt Ketua DPD I Sumatera Utara Nurdin Halid sepakat dengan usulan mendukung pemerintah. Hal itu sesuai dengan kesepakatan konsolidasi di Denpasar. Nurdin menolak jika Partai Golkar harus menggelar Munaslub.
“Kami sudah memenangkan sejumlah fakta hukum, baik di PTUN dan PN. Kami dari Sumut salah satu dari pelopor AD/ART dan jadi saksi di PN Jakut,” kata Nurdin.
Sekretaris Jenderal ormas Kosgoro 1957 Bowo Sidik Pangarso mendukung pelaksanaan Munas atau Munaslub. Namun, sebaiknya pelaksanaan Munaslub itu digelar sambil menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung.
