JAKARTA (RIAUPOS.CO) - WAKIL Ketua DPR RI, Fadli Zon secara terang-terangan merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno.
Ini terkait dengan usulan PMN untuk BUMN yang dinilai membebani keuangan negara di RAPBN 2016. Fadli mengatakan, BUMN harus menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, BUMN mengurangi kesejahteraan rakyat dengan meminta ’jatah’ di APBN. Inilah alasannya mengusulkan Rini diganti.
’’Seharusnya bisa dievaluasi, kalau perlu diganti. Berartikan tidak bisa mengelola aset negara. Saya khawatir ini justru hanya menggerogoti kepentingan negara, saya merekomendasikan Rini diganti,’’ tegas Fadli di gedung DPR Jakarta, Kemarin.
Usulan tersebut, lanjut politikus Gerindra itu, bila Presiden setuju. ’’Kalau Presiden merasa yang bersangkutan (Rini,red) hebat ya apa boleh buat,’’ imbuhnya. Fadli menambahkan, Menteri BUMN seharusnya mampu mengendalikan aset BUMN yang katanya jumlahnya mencapai Rp5.000 triliun. Namun tindakan Rini justru terbalik, malah masih suka menyusu pada APBN.
’’Menteri BUMN harus mengendalikan aset sampai Rp5 ribu triliun, katanya, kok masih mau mengambil Rp39 triliun PMN. Untuk menginjek korporasi, ini menurut saya tidak fair kepada rakyat," ujarnnya.
Meski tidak sekeras Fadli Zon, nyatanya anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno juga menyebut Menteri BUMN, Rini Soemarno terlalu sering meminta tambahan anggaran untuk kepentingan perusahaan-perusahaan di bawah Kementeriannya.
’’Rini Soemarno setiap tahun minta anggaran tambahan, datang ke DPR minta anggaran setelah dikasih ternyata masih kurang. Kalau setiap tahun meminta anggaran ya maaf saja,’’ kata Hendrawan dalam diskusi bertajuk ’catatan APBN 2016’ di Jakarta, Sabtu (31/10).
Bukan hanya itu, ketua DPP PDIP ini pun menilai program-program Rini di Kementerian BUMN tidak bermanfaat. Dia menilai, jika program Rini hanya membuat pengeluaran anggaran pemerintah boros. Lantas Hendrawan pun mencontohkan program Rini hanya menghabiskan anggaran negara.
Salah satunya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap dia tidak ada urgensi untuk membuat kereta cepat.
Bukan tanpa alasan hal tersebut disampaikan Hendrawan. Karena, menurutnya, dari program yang diusulkan pucuk pimpinan Kementerian BUMN itu, hutang Indonesia ke luar negeri justru bertambah.
’’Rini hanya mengurusi ngutang ke luar negeri dan ingin membuat kereta cepat. Ini sudah enggak benar,’’ pungkasnya. (jpnn/int/eko)
