JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK) menyebutkan perlu modal hingga ratusan miliar untuk duduk jadi ketua umum partai politik (parpol) di Indonesia.
"Kalau sekarang Anda ingin menjadi ketua umum Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," kata pria yang akrab disapa JK itu dalam sebuah seminar, di Jakarta.
JK menyinggung posisi Ketum Partai Golkar yang biasanya diisi oleh pimpinan negara. JK sendiri pernah jadi ketua umum partai beringin tersebut. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil. JK mengatakan bahwa kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Menurutnya biaya yang diperlukan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.
JK kemudian mengungkap alasan kenapa ongkos politik untuk jadi ketua umum partai itu sangat besar. Menurut mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 ini, ongkos terbesar berada di biaya pemilihannya.
Pernyataan Jusuf Kalla ini muncul di tengah gonjang-ganjing di tubuh Partai Golkar. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyuarakan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto diganti lewat gelaran munaslub.
Adapun dia mengungkap Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan munaslub. Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Meski demikian, Airlangga menyanggah jika bakal ada penyelenggaraan munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi se- Indonesia juga menolak gelaran munaslub tersebut. Plt Ketua DPD I Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, seluruh DPD juga tetap menyatakan mendukung Airlangga untuk menjabat sebagai ketua umum hingga akhir masa jabatannya.
Terkait penolakan isu munaslub tersebut juga terdengar kuat dari tokoh senior Golkar, baik dari Jusuf Kalla hingga Aburizal Bakrie. Diketahui, desakan adanya munaslub ini bukan muncul secara tiba-tiba. eksponen sudah mendorong Munaslub sejak satu tahun lalu.
JK menolak gagasan Munaslub Golkar. Ia meminta Kader Golkar menghormati mandat yang telah diberikan kepada Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.
Menurut JK munaslub tidak hanya dapat meruntuhkan marwah partai, perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu dinilai akan memperkecil peluang kemenangan Golkar di Pemilu 2024.
Pernyataan JK ini memperkuat kesepakatan 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Golkar untuk menolak musyarawah nasional luar biasa dan akan tetap fokus bekerja untuk mempersiapkan pemilu.
Sumber: Pojoksatu.id
Editor: Edwar Yaman
