BATAM (RP) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya mengaku semua galangan kapal yang ada di Batam akan tutup selama dua hari mulai hari ini, Kamis (31/10) hingga Jumat (1/11).
Pengusaha memilih tutup untuk mengantisipasi adanya kericuhan saat terjadi mogok nasional oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
‘’Perhimpunan galangan kapal sudah mengatakan pada saya bahwa akan tutup selama dua hari. Karena kalau mereka buka, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka situasinya akan lebih parah,’’ kata Cahya.
Meski demikian, Apindo meminta agar tidak semua galangan kapal yang tutup, karena masih banyak galangan kapal yang tidak memiliki serikat buruh FSPMI.
Ia juga berharap agar semua buruh bisa tidak melakukan sweeping atau tidak mengganggu pekerja lainnya yang hendak bekerja.
‘’Kalau ada yang mau bekerja, jangan dilarang karena itu perbuatan melanggar hukum,’’ tambah Cahaya.
Cahya menuntut pihak kepolisian untuk bertindak tegas jika menemukan adanya aksi sweeping yang melanggar hukum. Ini perlu untuk menjaga investasi di Batam. Ia mengatakan aksi seperti ini, beritanya sudah sampai ke sejumlah negara di dunia.
‘’Di Singapura, Cina, Vietnam, Filipina dan daerah lainnya, kabar ini sudah sampai. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan investasi di Batam,’’ katanya.
Novi Hasni, Sekretaris Batam Shipyard Offshore Assotiation (BSOA) membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan tutupnya galangan kapal tersebut untuk mengantisipasi kericuhan. ‘’Ini demi keamanan pekerja lain dan pengamanan aset,’’ katanya.
Menurutnya, tutupnya galangan kapal di Batam ini akan mengancam investasi di Batam. ‘’Kalau kerugian materialnya saya kurang tahu, tapi ingat ini masalah reputasi Batam,’’ katanya.
Ketua Kadin Batam Ahmad Maruf Maulana juga menyayangkan aksi tersebut. Ia berharap dalam aksi mogok nasional yang dilakukan FSPMI tersebut tidak mengganggu ketenangan dan aktifitas buruh lain yang tetap bekerja.
‘’Kalau hitung-hitungan kerugian material sangat sulit, tapi dampaknya ini memang sangat luar biasa. Apalagi imbasnya kepada kelangsungan investasi. Perlu diketahui saat ini, isu ini menjadi perhatian dunia internasional,’’ katanya.
Ia berharap kepada petugas kepolisian untuk bisa bertindak tegas jika menemukan ada oknum yang melakukan sweeping ke perusahaan.
Buruh Mogok Kerja
Hari ini, Kamis (31/10), sekitar 25 ribu buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar mogok kerja.
Massa dikabarkan akan sweeping pekerja dan menutup perusahaan. Setelah itu dalam aksi mogok nasional ini ribuan buruh akan memblokir daerah Simpangkabil.
‘’Kami tidak sampai ke gedung pemerintahan, hanya di SimpangKabil saja,’’ ujar Sekretaris Konsulat FSPMI Cabang Batam, Suprapto, kemarin. Kedua organisasi buruh ini menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam sebesar 50 persen dari UMK sebelumnya Rp3.060.000.
Diterapkannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 1 Januari 2014 bagi seluruh rakyat Indonesia (tidak bertahap). Penghapus sistem outsourching, serta jaminan pensiun bagi buruh 1 Juli 2015.
Sementara itu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menyatakan tidak turun dalam aksi tersebut. ‘’SBSI dan SPSI, tidak bisa ikut karena belum ada intruksi dari pusat,’’ jelasnya.
Hal itu ditegaskan oleh Sekjen SBSI Kota Btam, Surya Dharma Sitompul yang menjamin masa SBSI serta SPSI tidak akan ikut serta.
‘’Satupun tak akan ada yang turun,’’ lanjutnya. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan meminta kepada pekerja agar tidak melakukan mogok kerja. ‘’Kalau bisa jangan mogok, mogok bukan satu-satunya jalan mencari aspirasi,’’ harap Dahlan.
Karena mogok kerja yang merasakan langsung adalah pekerja itu sendiri. ‘’Pertama, karyawan yang ikut mogok tentunya tidak dapat gaji dari perusahaan,’’ bebernya.(hgt/ian/fia)
