TANJUNGPINANG (RP) - Pemerintah politik dan akademisi Tanjungpinang Zamzami A Karim MA, mengatakan budaya sogok-menyogok dan penyerahan “upeti” dari pejabat eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah ke lembaga legislatif masih merajalela. Baik itu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, ataupun di kabupaten/ kota.
“Saya rasa sikap tegas Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang berani menolak pemberian upeti ke DPR RI dan membela penuh anak buahnya perlu diapresiasi dan dicontoh oleh seluruh pejabat. Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri sebagai user di Pemprov Kepri,” tegas Zamzami.
Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang ini mengatakan, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh melihat contoh penolakan upeti ini. Kasus atau desakan kuat yang meminta mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kepri, Azirwan untuk mundur tidak lain karena yang bersangkutan juga menolak permintaan sejumlah pihak, khususnya masalah proyek di DKP.
“Saya tidak tahu apakah ada oknum DPRD Kepri yang bermain di masalah Azirwan. Yang jelas, semangat menolak yang sudah digaungkan oleh Azirwan ataupun Menteri BUMN, Dahlan Iskan perlu ditiru,” imbaunya.
Zamzami menambahkan, pola upeti ini hingga sekarang masih terjadi. Meskipun susah dibuktikan dan jarang kedapatan tangan ada aksi penyerahan upeti dari Pemprov ke DPRD Kepri.
Gubernur Kepri, HM Sani harus bersikap tegas dan harus berani berada di garda paling depan mengenai permainan seperti ini.
‘’Kalau yang saya nilai, Gubernur Kepri, HM Sani belum berani melawan arus dari DPRD. Coba kalau berani, pasti DPRD tidak akan bisa berbuat banyak,” jelasnya.
Selain gubernur yang dinilai kurang tegas. Para pejabat di Pemprov banyak juga yang tidak mampu melawan permintaan DPRD. Pasalnya, akibatnya bisa berimbas pada kursi jabatan yang diembannya.
“Kalau melawan atau tidak ngasih upeti, pasti akan tersingkir seperti Azirwan,” seloroh anggota Tim Asistensi Gubernur Kepri, Bidang Kesejahteraan Rakyat ini. Zamzami menegaskan, pola pemberian atau transaksi upeti ini harus segera diakhiri. Dan ini kuncinya ada di pemeritah. Jika seorang pejabat atau SKPD tidak mampu melawan DPRD, maka kepala daerah harus turun tangan membela para pejabatnya.(rpg)
