Riau Pos Online - Presiden RI ketiga, Baharudin Jusuf (BJ) Habibie mengaku kecewa dengan perkembangan Batam. Ia mengenang 20 tahun kepemimpinannya di Otorita Batam pada masa itu, di mana tingkat investasi berkisar 17-25 persen, tak seperti sekarang yang cuma 7-8 persen investor yang menanamkan modalnya.
“Waktu saya dipanggil untuk pulang ke Indonesia, Pak Harto (Soeharto, Presiden RI kedua) meminta saya membangun Batam untuk gudang Pertamina. Tapi saya tidak mau. Saya mau membangun Batam kalau Batam untuk kepentingan nasional,” kenangnya di hadapan para pengusaha Kepri di Hotel Harris, Sabtu (29/9) sore, saat silaturahmi bertema Batam Masa Lalu, Masa Sekarang dan Masa yang Akan Datang.
Cerita dia, kala itu Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menelpon Habibie. “Cuma satu yang dimintanya, di Batam tidak boleh dibangun tempat judi. Karena kalau ada tempat judi, masyarakatnya yang mayoritas Tionghoa dan suka judi akan ke Batam semua,” beber Habibie disambut gerr tawa hadirin.
Namun, Singapura justru yang kemudian membangun lokasi peruntungan. “Saya telepon balik. Kok di sana dibangun lokasi perjudian? Dia bilang, itu bukan pemikiran dirinya, tetapi penerusnya. Lalu saya pikir lagi, negara Malaysia yang negara Islam saja boleh, so what?. Pajaknya mereka pakai untuk bangun sekolah, tempat kesehatan, untuk masyarakat banyak. Orang kita pun yang nggak bisa judi di sini akhirnya judi ke sana. Artinya, harus di-review,” ungkapnya.
“Kewajiban Anda (pengusaha Kepri) dan hak Anda untuk melihat detail apa yang terjadi. Jadi, pandai-pandai untuk belajar masa lalu,” ulasnya seraya berjanji akan membahas SK Menhut Nomor 463 tentang kawasan hutan lindung, yang belakangan menuai keresahan di Batam.
Dualisme kepemimpinan di Batam, membuat Habibie sempat mengajukan wacana membentuk Daerah Istimewa Barelang, apalagi lokasinya strategis. “Tentu untuk membangunnya harus memenuhi persyaratan dan sarana prasarana tertentu. Tapi Batam menjadi pincang, karena saat saya belum selesai dengan tugas, saya sudah ditarik jadi wapres,” ucapnya menanggapi pertanyaan praktisi hukum di Batam, Ampuan Situmeang.
Karenanya, singgung Habibie, tidak menutup kemungkinan saat ini membuat provinsi khusus bagi Batam. “Tapi memang panjang urusannya dengan undang-undang. Dengan UU baru daerah istimewa Barelang. Kenapa tidak bisa? Kan sekarang ada Daerah Istimewa Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh. Daerah Istimewa Barelang karena kan kita sudah bangun jembatannya di sana,” tukasnya.(am/pmb/rpg)
