JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti penerapan asesmen nasional (AN) yang dijadwalkan diterapkan tahun ini. Pasalnya, AN tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan, tetapi untuk evaluasi siswa.
Wakil Sekjen Dudung Abdul Qadir menyarankan pelaksanaan AN jangan hanya diberlakukan untuk kelas 5, 8, dan 11 saja. “AN mungkin tidak cukup. Karena, hanya kelas 5, 8, 11,” kata Dudung dalam siaran YouTube Vox Point Institute Indonesia, Selasa (30/3).
Sorotan Dudung itu terkait rencana Kemendikbud yang menerapkan AN untuk siswa 5, 8, dan 11. Semua itu satu tingkat sebelum siswa lulus.
Menurut dia, penentuan kelas penerapan AN sangat acak. AN yang hanya dijalankan pada tiga tingkatan saja, yakni 5, 8, dan 11, maka sulit untuk melihat keberhasilan pendidikan.
Dia meminta Kemendikbud melihat keberhasilan dunia pendidikan secara menyeluruh. Pengukuran hasil pendidikan perlu diatur secara penuh pada setiap jenjang, melalui kebijakan yang tepat dan jelas.
“Ini jadi sebuah dilema buat kita (guru) menentukan keberhasilan pendidikan, memetakan pendidikan secara nasional,” tutur dia.
Dudung meminta harus harus ada arah kebijakan yang jelas terkait pengukuran, penilaian, dan evaluasi siswa. Ketika menyusun kebijakan, Kemendikbud juga perlu mengajak pihak terkait dengan melakukan diskusi instensif.
“Kemendikbud hari ini sangat tidak memberi ruang kepada kami (PGRI) organisasi profesi untuk berdialog dan diskusi,” pungkas Dudung.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
