BATAM (RP) - Rapat finalisasi Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2012 yang sempat ricuh dan distop pada Selasa (27/12) sore, akhirnya disahkan pada Rabu (28/12) tegah malam sekitar pukul 01.30.
Enam fraksi yang sebelumnya menolak pengesahan APBD itu melembut setelah Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan Sekda Agussahiman turun tangan “mengamankan” mereka. APBD Batam 2012 sebesar Rp1,4 triliun (Rp1.414.397.961.124,45) pun mereka setujui.
Pantauan koran ini, saat DPRD sedang menggelar rapat pimpinan tertutup di lantai dua gedung DPRD Batam, usai ricuh, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, datang ke lantai dua sekitar pukul 20.00 WIB. Dia didampingi Sekda Batam Agussahiman dan Kepala Bappeko Batam Wan Darussalam. Mereka langsung masuk ke salah satu ruangan pimpinan. Tak lama kemudian keluar dan meninggalkan gedung dewan.
“Setelah itu peta-nya berubah, seluruh fraksi kecuali PKS mendukung APBD 2012 disahkan malam itu juga,” ujar salah satu anggota farksi DPRD Batam.
Namun anggota faraksi ini enggan menyebutkan fraksi mana saja yang berubah pikiran setelah “diamankan” Wako dan Sekda. “Tidak etislah saya menyebutnya. Yang jelas, mereka yang sebelumnya vokal,” kata anggota DPRD Batam ini.
Sebelumnya enam fraksi itu getol menolak pengesahan RAPBD 2012 karena menilai ada ‘dana siluman’ alias penggelembungan anggaran sekitar Rp508 miliar. Sementara pihak tim anggaran Pemko Batam enggan mejelaskan penggelembungan anggaran tersebut karena alasan etika. Wakil Ketua DPRD Batam Ruslan Kasbulatov bahkan sempat memaki banggar Pemko Batam (Wan Darussalam dan Agussahiman, red) dengan menyebutnya sebagai mafia anggaran.
Ia juga mengancam akan melaporkan berbagai penyimpangan penggunaan anggaran yang dilakukan banggar Pemko Batam itu ke KPK.
“Wan Darussalam itu mafia anggaran di Pemko Batam, nanti akan saya beber semuanya,” seru Ruslan, saat itu.
Namun sikap kritis itu tidak terlihat lagi kemarin malam. Ruslan yang juga wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, membacakan langsung laporan Banggar soal struktur final APBD 2012 dalam sidang paripurna itu, diselingi guyonan-guyonan. Padahal ia sempat marah-marah hingga satu mic di ruang rapat pimpinan patah akibat ulahnya, Selasa (27/12) sore.
“Sini, saya saja yang baca laporannya. Saya ini wakil ketua satu,” ujar Ruslan sebelum sidang paripurna dimulai.
Ruslan menyebutkan, APBD Batam 2012 sebesar Rp1,4 triliun, naik dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2012 yang diusulkan Pemko Batam sebesar Rp1,263 triliun.
Ia juga menguraikan, pendapatan daerah Kota Batam pada 2012 diprediksi mencapai Rp1,406 triliun. Sementara anggaran belanja 2012 mencapai Rp1,414 trilun. “Sehingga APBD 2012 akan mengalami defisit sebesar Rp7,4 miliar,” kata Ruslan.
Dari APBD sebesar Rp1,414 triliun yang disepakati, pemerintah mengalokasikan belanja publik lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja tidak langsung. Komposisinya, Rp824.636.477.811,27 (58 persen) untuk belanja publik dan Rp589.761.483.313,1 (42 persen) untuk belanja pegawai.
Ruslan menyebutkan, dalam pembahasannya Rancangan APBD mengalami sejumlah perubahan. Misalnya, dari sisi pendapatan yang dalam KUA PPAS ditargetkan Rp1.255.737.733.052 menjadi Rp1.406.976.455,67.
Rinciannya, pendapatan dari BPHTB yang sebelumnya ditargetkan Rp90 miliar menjadi Rp135 miliar, retribusi parkir dari Rp1,3 miliar menjadi Rp2 miliar. Target bagi hasil pajak pribadi (PPh 21) juga naik dari Rp86 miliar menjadi Rp93 miliar, DAU dari Rp351 miliar menjadi Rp429 miliar, target bagi hasil pajak provinsi dari pajak balik nama kendaraan juga naik dari Rp20,9 miliar menjadi Rp28,7 miliar.
Perubahan estimasi pendapatan ini berpengaruh pada alokasi belanja. Jika dalam KUA PPAS belanja aparatur diplot anggaran sebesar Rp593 miliar, maka saat ini menjadi Rp589 miliar. Demikian juga dengan belanja langsung yang naik dari Rp669 miliar menjadi Rp824,6 miliar.
“Penambahan belanja memang kami prioritaskan untuk belanja langsung atau belanja publik,” ujar Ruslan dalam pidatonya.(rpg)
