BATAM (RP) - Pemko Batam memangkas anggaran pembangunan jalan dan drainase sampai Rp5,1 miliar tahun ini.
Namun, di sisi lain malah menambah anggaran rumah tangga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dari Rp3,2 miliar menjadi Rp4,5 miliar atau naik sekitar Rp1,2 miliar lebih.
Menanggapi hal ini, anggota badan anggaran DPRD Batam dari PDI Perjuangan Nuryanto menyatakan usulan plaform anggaran ini sangat tidak masuk akal karena seharusnya belanja publik itu harus lebih besar dari belanja pegawai.
”Ini belum dibahas tim banggar. Tapi saya akan tarung dalam pembahasan untuk masalah ini,” ujar Nuryanto. Menurutnya, Dewan akan mengedepankan azas kepatutan dan logika untuk menetapkan usulan anggaran yang disampaikan pemko.
Senada dengan Nuryanto, anggota banggar DPRD Batam Helmy Hemilton mengatakan, plaform anggaran harusnya berorientasi pada penghematan untuk kebutuhan-kebutuhan pejabat di pemko termasuk dewan.
”Duit rakyat itu harus dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Kalau proyek yang langsung ke masyarakat kita pangkas, artinya kita telah menyakiti mereka,” ujar Helmy.
Penghematan anggaran untuk pejabat menurut politisi Partai Demokrat ini sejalan dengan program penghematan nasional yang digencarkan Presiden SBY.Helmy mengatakan, pejabat daerah harusnya menahan diri untuk berhemat dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan memboroskan anggaran.
Anggaran itu termaktub dalam kebijakan umum anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APDB Perubahan Kota Batam 2012. Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam dalam APBD murni tahun ini sebesar Rp92,4 miliar tapi dalam APBD P, terjadi pengurangan hingga Rp5,1 miliar atau hanya sekitar Rp87,3 miliar.
Akibatnya, sejumlah proyek fisik yang berhubungan langsung dengan infrastruktur jalan dan drainase Kota Batam dipangkas. Berdasarkan APBD murni ada enam wilayah peningkatan jalan dengan anggaran bervariatif yang rata-rata dipangkas direncana APBD P hingga Rp1 miliar.
Di wilayah I misalnya. Dalam APBD murni telah dianggarkan sebesar Rp9,1 miliar tapi dipangkas di APBD P hingga Rp1,3 miliar sehingga anggarannya tersisa Rp7,8 miliar. Peningkatan jalan wilayah II sebesar Rp5,0 miliar juga dipangkas hingga Rp60 juta dan tersisa Rp4,9 miliar.
Pemangkasan juga dilakukan di wilayah III di APBD murni telah dianggarkan Rp6,7 miliar tapi dipangkas lagi menjadi Rp5,7 miliar atau berkurang Rp1,09 miliar. Wilayah IV yang tadinya dianggarkan Rp7,2 miliar, berkurang menjadi Rp6,6 miliar.
Pemangkasan juga dilakukan untuk peningkatan jalan wilayah V sebesar Rp10,8 miliar menjadi 10,1 miliar saja sementara jalan anggaran jalan di wilayah VI dari Rp4,2 miliar berkurang menjadi Rp4,0 miliar. Anggaran pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala juga dipangkas dari sekitar Rp5,5 miliar menjadi Rp5 miliar saja.
Pemangkasan juga dilakukan di proyek pengendalian banjir serta perbaikan jaringan pengamanan. Total anggarannya di APBD murni sekitar Rp7,0 miliar dikurangi menjadi Rp6,5 miliar.
Penganggaran untuk kebutuhan langsung masyarakat ini kontradiksi dengan besaran anggaran yang diusulkan Pemko untuk belanja di sekretariat daerah.
Dalam dokumen KUA PPAS APBD P 2012 itu, Pemko menaikan belanja sekda dari Rp179,6 miliar menjadi Rp184,8 miliar atau naik Rp5,1 miliar. Salah satu yang paling menyolok adalah anggaran kebutuhan rumah tangga dan administrasi pimpinan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang naik Rp1,2 miliar dari APBD murni yang hanya Rp3,2 miliar. (kom)
