BATAM (RP) - Penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) di Batam yang terus-menerus dianggap sebelah mata oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan di daerah ini.
Mafia BBM tetap saja memanfaatkan kelengahan aparat yang hingga saat ini tidak menjaga jalur distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Padahal sejak akhir Mei lalu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan seluruh unsur Muspida yakni Kapolresta Barelang, Dandim 1306 Batam, Kejari, Pengadilan Negeri dan BP Batam telah mufakat akan mengamankan distribusi BBM sejak di depot hingga SPBU.
Dalam rapat Muspida tersebut, pihak kepolisian bertugas mengamankan jalur distribusi BBM dari depot Petamina ke masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Sedangkan aparat dari TNI bertugas mengamankan distribusi di tiap-tiap SPBU. Sayangnya, tak satu pun kebijakan bersama itu dilakukan.
Hal ini sangat disayangkan Ketua Komisi I DPRD Batam, Nuryanto. Ia menilai pemerintah daerah serta muspida yang ada hanya beretorika.
“Tapi aksi di lapangan tidak ada. Artinya apa, pemerintah kita tidak serius menangani persoalan yang terjadi terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujar Nuryanto yang akrab disapa Cak Nur ini, Selasa (25/9).
Menurutnya, dengan ketidakbecusan pemerintah ini, para mafia BBM dengan leluasanya beraksi seakan menantang kewibawaan alat negara.
Senada dengan Cak Nur, anggota Komisi I lainnya Asrul Askan Soni mengatakan jika saja hal itu (pengamanan) telah menjadi kesepekatan Muspida maka harapkan bisa dilaksanakan dengan maksimal untuk antisipasi penyelewengan BBM.
“Saya kira masyarakat berharap itu dan mereka berharap ke aparat keamanan agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Sony.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Pemko Batam Ahmad Hijazi membantah adanya unsur ketidakseriusan Pemko terhadap pengamanan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Karena kata Hijazi, Pemko Batam telah melaksanakan mediasi dengan pihak berwenang. “Hanya Pertamina dan Hiswana Migas tak punya anggaran untuk logistik personel yang akan ditempatkan untuk menjaga objek pengamanan,” ujar Hijazi.
Mestinya kata dia lagi pendanaan dan logistik untuk pengamanan itu menjadi tanggungjawab Pertamina dan Hiswana Migas sesuai hasil kesepakatan di rapat Muspida beberapa waktu lalu.(spt/eca)
