TANJUNGPINANG (RP) - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri tahun anggaran 2011, bocor ke sejumlah media massa, sebelum disahkan dan ditetapkan melalui sidang istimewa paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.
Sesuai rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kepri, agenda paripurna LKPj gubernur untuk tahun anggaran 2011 digelar Selasa (24/4).
‘’Agenda sidang paripurna LKPj ditunda, soalnya gubernur masih berada di luar daerah,’’ singkat Wakil Ketua DPRD Kepri yang juga Wakil Bamus, Ing Iskandarsyah.
Kembali ke bocornya hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPj 2011 tadi, sejumlah anggota Pansus tidak satupun yang mau memberikan klarfikasi dan komentar mengenai isi dari LKPj yang diterima sejumlah media massa.
‘’Nanti aja ya, pada saat paripurna saja baru dibahas," kata Sekretaris Pansus LKPj, Hendriyanto.
Data ini sendiri diperoleh setelah ada salah seorang anggota Pansus yang menolak dan tidak menerima hasil pembahasan Pansus tersebut, dan akhirnya membocorkannya melalui foto copy hasil pemmbahasan pansus itu, kepada sejumlah wartawan media cetak.
Dari data yang dimiliki RPG, hasil pembahasan pansus LKPj Tahun Angggaran (TA) 2011 ini menunjukkan, LKPj yang disajikan Pemprov Kepri banyak yang tidak lengkap.
Sehingga, walaupun program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, namun capaian kinerjanya tidak dapat diukur karena tidak mencantumkan target kwantitatifnya.
Selain itu, catatan Pansus juga menyoroti setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyajikan laporan dalam format yang berbeda, dan bukan dalam format yang baku.
Dan sorotan yang paling mencengangkan adalah, LKPj tahun 2011 tidak dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan Rencana Program Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
Dalam catatan pansus ini juga, dua SKPD yang paling disorot dan bermasalah, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan Perikanan Kepri.
Untuk Dinas Pendidikan sendiri, dari lima poin catatan penting Pansus LKPj, persoalan tidak adanya analisa Disdik Kepri mengenai rasio ruang belajar dan penambahan jumlah siswa setiap tahun yang paling menarik perhatian.
Sedangkan untuk Dinas Kelautan Perikanan (DKP), ada delapan poin yang menjadi sorotan Pansus LKPj DPRD Kepri.
Diantaranya adalah, DKP dinilai belum mampu menjalankan visi misi gubernur tentang industri kelautan, belum sanggup membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan ikan, dan belum tersedianya basis industri perikanan di Provinsi Kepri.
Dalam catatan Pansus LKPj DPRD Kepri ini juga, sedikitnya ada 17 SKPD yang benar-benar mendapat perhatian penuh.
Soalnya banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah provinsi dan DPRD Kepri. (fik/eca)
