BATAM (RP) - Ratusan buruh PT Sun Creation Indonesia mendatangi DPRD Kota Batam, mengawal rapat dengar pendapat di komisi IV, Senin (22/7).

Mereka menuntut manajemen PT SCI segera membayar gaji dan THR karyawan, paska kaburnya bos PT SCI ke Jepang.

RDP tersebut selain dihadiri anggota DPRD Kota Batam juga dihadiri pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) BP Batam, Disnaker, BKPM Kota Batam, Perwakilan Polresta Barelang, Perwakilan manajemen PT SCI, dan perwakilan buruh.

Sodikin, Ketua PUK SPMI PT SCI mengatakan gambaran akan kaburnya pimpinan PT SCI ini sudah terlihat sejak Maret lalu. Pihak perusahaan sudah mengirimkan mesin winding dan mesin tool dari PT SCI Batam ke PT Elsol Filipina.

Selanjutnya 20 Juni lalu, perusahaan juga mengirimkan mesin ke Filipina. Empat hari kemudian Presiden Direktur dan semua staf asal Jepang kabur dari Batam. ‘’Mereka semua pergi tanpa ada konfirmasi dan pemberitahuan kepada kami,’’ katanya.

Mulai 27 Juni, proses produksi di PT SCI resmi tidak beroperasi karena pasokan material dihentikan dan permintaan barang dari pelanggan sudah tidak ada lagi. Sodikin meminta agar manajemen perusahaan berupaya agar gaji dan THR milik 732 buruh dibayar.

‘’Tolong segera bayarkan gaji kami. Sekarang ini kami sudah bingung mau makan apa,’’ katanya.

Sementara itu, Rudi Hartono, General Manager PT SCI mengaku sudah berupaya agar gaji dan THR segera dibayarkan. Ia mengaku sebagai staf di perusahaan, ia juga memakan gaji di perusahaan tersebut.

‘’Saya sudah upayakan untuk menghubungi direksi tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kalau buruh tak digaji, saya juga tidak digaji. Karena saya digaji di perusahaan tersebut,’’ katanya.

Ia hanya bisa berharap agar semua aset yang ada di perusahaan tersebut bisa ditahan dan jangan sampai keluar dari perusahaan tersebut sebelum perusahaan memenuhi kewajibannya.

Dalam RDP tersebut, Udin P Sihaloho, selaku pimpinan rapat meminta pihak BKPM BP Batam langsung berkoordinasi dengan BKPM BP Batam di Tokyo.

Dalam kesempatan tersebut, Khoirul, perwakilan dari BKPM langsung menghubungi BKPM di Tokyo. Dalam percakapan tersebut, pihak BKPM Tokyo mengatakan akan menyampaikan kasus tersebut ke Kedubes Indonesia di Jepang.(ian/rpg)