BATAM (RP) - Kekurangan lahan untuk pendirian perusahaan baru dan regulasi investasi yang lebih sulit dibandingkan negara tetangga.
Itulah faktor penghambat perkembangan investasi di Batam. Padahal, banyak perusahaan asing yang hendak berinvestasi di Batam.
Hal ini diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri John F Kennedy dalam acara Focus Group Discussion Komite Ekonomi Nasional di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Rabu (21/3).
Diskusi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Batam Asroni Harahap, dan pengamat ekonomi Umar Juoro.
Jhon mengatakan banyak perusahaan asing dari negara-negara ASEAN yang akhirnya memilih berinvestasi di Jawa karena di Batam tidak ada lahan yang disediakan oleh pemerintah ataupun BP Batam.
Padahal menurutnya, lahan di Batam di daerah Barelang masih banyak yang kosong dan layak untuk digunakan, tetapi hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak BP Batam maupun Pemko Batam.
“Infrastruktur seperti jalan sudah tersedia ke arah Barelang sana, di sana banyak lahan tidur. Waktu kebanjiran di Filipina atau bencana di negara asing banyak yang sudah survey ke Batam. Tapi mereka tidak jadi berinvestasi di sini karena memang lahan tidak tersedia. Akhirnya banyak yang lari ke Jawa dan juga ke Malaysia,” katanya.
Selain masalah lahan, terhambatnya investasi di Batam karena Bea Cukai Batam terkesan terlalu powerfull, padahal semestinya BP Kawasan lah yang harus memiliki kewenangan lebih dalah hal kepabenanan, ekspor impor di Batam.
Lanjut Kennedy, saat ini BC Batam terlalu banyak ‘titipan’ kewenangan dari berbagai kementerian/lembaga departemen seperti departemen pertanian tentang bahan pengolahan makanan, dari Kementerian Perhubungan tentang importir navigasi kapal, dan lain sebagainya.
Kennedy mengaakan banyaknya ‘titipan-titipan’ tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan perizinan yang seharusnya menjadi tugas BC. Ia berharap kalau pun ada titipan tersebut, harusnya titipan itu diberikan ke BP Kawasan.
Jhon F Kennedy mengatakan ancaman negara lain yang perlu diwaspadai dalam hal investasi adalah Iskandar Regional Development Authority, Malaysia. Menurutnya, saat ini Iskandar sedang mengalami pertumbunan investasi yang luar biasa. Bahkan pemilik modal luar negeri banyak yang tertarik untuk menanamkan modal atau berinvestasi di sana.(eca)
