BATAM (RP) - Program kesejahteraan rakyat dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berupa pembangunan rumah super sederhana kepada warga berpenghasilan rendah di Batam di Kaveling Bukit Kamboja Double, Seipelenggut, Sagulung terbengkalai dan membebankan warga.
Proyek miliaran rupiah ini dinilai tidak tepat sasaran. Karena selain terbengkalai, warga yang sudah menempati perumahan itu diwajibkan membayar uang rumah sebesar Rp48 juta.
Perumahan murah tersebut dibangun oleh Badan Pengawasan Batam selaku pemilik lahan. Namun, dana pembangunan dari Kemenpera. Total rumah yang sudah dibangun ada 85 unit rumah di enam blok. Perumahan itu sudah ditempati sekitar 20 kepala keluarga dengan penghasilan rendah. Namun demikian, warga yang sudah menempati rumah itu kembali dibebankan dengan biaya pengurusan KPR sesuai harga rumah mencapai Rp48 juta.
Warga yang sudah terlanjur menempati rumah itu merasa tertipu. Karena program peruntukan pembangunan rumah itu yakni rumah murah mulai meleset.
Buha Wanto Hutasoit perwakilan warga di sana mengatakan, warga yang sudah menempati rumah itu sepertinya ditipu oleh Badan Pengawasan Batam. Karena warga dibuat bimbang dengan beban biaya pembelian rumah itu.
Tidak jelas peruntukan pembangunan perumahan itu. Apakah gratis atau rumah murah tak ada sosialisasi setelah pembangunan dinyatakan rampung, ujar Buha.
Namun, belakangan setelah beberapa warga menempati rumah itu, Rustam Efendi projek officer tim pelaksana pembangunan rumah sederhana kavling siap bangun Batam, yang mengaku pihak yang dipercayakan Badan Pengawasan Batam, malah datang meminta sejumlah uang kepada 20-an warga yang sudah menempati rumah tersebut.
Uang tersebut diklaim untuk uang pengajuan KPR ke bank. Warga dibebani uang DP sebesar Rp3 juta, boking fee Rp300 ribu serta pelunasan KPR rumah mencapai Rp48 juta yang akan diangsur selama 10 tahun.
Warga bingung, karena sebelumnya warga mengetahui kalau perumahan itu merupakan program perumahan murah dari Kemenpera.
Kalau tahu dibeli juga kayak gini, mendingan kami beli di luar sana dekat jalan raya, ini kami awalnya dijanjikan hanya Rp18 juta uang administrasi dan pengurusan dokumen, tapi sekarang malah diharuskan bayar KPR. Lantas apa tujuan pembangunan rumah sangat sederhana ini. Program apa sebenarnya ini. Ke mana peruntukan dana dari Kemenpera ini, ujar Rosenda Hutasoit salah seorang warga yang sudah menempati salah satu rumah itu.
Tidak hanya keluhan itu saja, proyek yang menelan dana miliaran rupiah itu juga tidak tepat sasaran. Pasalnya informasi yang diterima RPG, proyek awalnya direncanakan membangun 3.000 rumah sangat sederhana yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu yang belum memiliki rumah. Namun, proyek hanya terealisasi 85 unit rumah saja.Jika memang perumahan itu seperti perumahan lain pada umumnya, seharusnya pemerintah dari awal sosialisasikan peruntukan pembangunan rumah itu.(eja/rpg)
