TANJUNGPINANG (RP) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi unjuk rasa, kemarin.
Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini para pengunjuk rasa HMI ini menutup telinganya dengan selembar kapas.
Aksi tutup telinga ini sebagai simbol dan sindiran kepada (Pemprov dan DPRD Kepri, yang dinilai sudah tidak peka lagi dengan persoalan di masyarakat.
Persoalan yang menjadi bahan demo para mahasiswa HMI ini terkait dengan terbengkalainya sejumlah proyek pusat pemerintahan Dompak.
Dalam orasinya Koordinator Aksi Riowanis, berulang-ulang kali menyuarakan tentang sikap acuh tak acuh Pemprov dan DPRD Kepri tentang berbagai proyek Dompak yang tidak selesai.
Beberapa yang disuarakan dengan lantang para pedemo, adalah Jembatan I Dompak yang tidak selesai, berikut bahan-bahan material yang sudah berkarat dan tidak layak pakai lagi.
“Kami sengaja menggelar aksi tutup telinga ini sebagai sindiran kepada pejabat yang tidak mau mendengar aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Aksi ini sendiri awalnya dipusatkan di bundaran depan Kantor Gubernur Kepri, tepatnya di persimpangan Jalan Basuki Rahmat. Setelah sekitar 30 menit menggelar orasi, para pendemo dengan kawalan ketat aparat bergerak menuju halaman kantor Gubernur Kepri.
Di depan kantor ini, para mahasiswa kembali berorasi dan meminta pejabat terkait agar keluar dan menjelaskan secara rinci mengenai progres proyek Dompak. Pasalnya para mahasiswa ini menilai, banyak kejanggalan dan dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
Tidak lama berselang, para pedemo pun diterima langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Syafri Salisman.
Namun tawaran Syafri untuk mengajak para mahasiswa melakukan dialog terbuka di ruangannya, ditolak mentah-mentah oleh para pendemo.
Ketika tawaran itu ditolak, mantan Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Kepri pun memberikan opsi kedua, dimana para pendemo diminta membuat pernyataan secara tertulis yang diajukan langsung kepada kepala daerah, sebagai langkah komunikasi antara pendemo dengan pemerintah.
Lagi-lagi tawaran ini tidak digubris oleh para pedemo. Dan, pedemo tetap bersikukuh agar ada pejabat setingkat kepala daerah atau Sekretaris Daerah (Sekda) yang menemui dan menjelaskan semua persoalan Dompak ini.
Setelah sekitar sejam berorasi dan menduduki halaman kantor gubernur, kini giliran salah satu pejabat Kesbangpolinmas Kepri, Said Haris yang datang dan menemui pedemo. Masih sama dengan usulan pimpinannya, Said Haris meminta para mahasiswa untuk membuat pernyataan dan pertanyaan secara resmi kepada pemerintah. Agar, ke depannya mendapat tanggapan resmi juga.
“Saya sudah koordinasi dengan Sekda, beliau minta agar pedemo membuat surat pernyataan mengenai isi dan tujuan demo. Setelah itu akan diberi waktu 3×24 jam, untuk surat balasan dari pemerintah yang akan diserahkan langsung kepada HMI Tanjungpinang-Bintan,” tegas Said Haris kepada pendemo.
Alih-alih diterima usulan itu, para pedemo tetap bersikeras tidak akan meninggalkan halaman kantor gubernur, jika belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci dari pejabat yang bersangkutan. ***
Melihat mahasiswa makin tidak bisa diatur, Said Haris pun berupaya untuk meminta beberapa pedemo lainnya agar pulang dan tidak melakukan unjuk rasa di halaman kantor gubernur.
“Ini sudah menganggu kenyamanan dan ketertiban para pegawai yang bekerja. Jadi saya minta agar pedemo silahkan pulang, dan tinggalkan surat pernyataan saja,” pintanya. (fik/rpg)
