TANJUNGPINANG (RP) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri menilai, pihak Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Kepri tidak maksimal dalam mengawasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang non subsidi jenis Petamax.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kepri, Yudi Carsana kepada RPG, Ahad (15/4).
"Kami sebenarnya sangat setuju menggunakan BBM non subsidi, tapi pertamina kurang maksimal mengawasi harga BBM jenis ini, khususnya yang beredar di Kepri," ujarnya.
Salah satu bukti kurangnya pengawasan pertamina adalah, kata Yudi, BBM non subsidi itu rumusnya memang mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Nah yang menjadi persoalan sekarang, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi di Kepri yang jenis pertamax tidak turun.
"Tapi kalau harga minyak dunia naik, pertamax pasti ikut naik," terangnya.
Yudi mencontohkan, pada akhir Maret lalu ketika seluruh orang di negeri ini sibuk menolak kenaikan harga BBM subsidi, posisi minyak dunia berada di angka 105 dolas AS per barel. Dan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), harga pertamax tembus Rp10.300.
"Dan di awal April lalu, minyak dunia sempat berada di posisi 102 dolar AS per barel, tapi harga pertamax tetap di angka Rp10.300 itupun harga di Pulau Jawa. Kalau di Kepri sudah sejak dulu harga pertamax berada di angka Rp11.100," paparnya.
Memang, sambung Yudi, setiap hal kenaikan BBM non subsidi ini dipertanyakan ke pengelola SPBU alasannya mereka selalu mengatakan, mau menghabiskan dulu stok BBM yang ada dalam bunker dulu, sebelum merubah harganya.
"Kalau harga minyak dunia turun, mereka pakai alasan habiskan dulu minyak stok dengan menjualnya pakai harga lama. Tapi kalau posisi mau menaikan harga, pengelola SPBU tidak pakai istilah menunggu habis stok BBM, tapi langsung menaikan. Inikan sudah tidak benar, dan jelas ada permainan," ungkap Yudi kesal.
Dengan minimnya pengawasan pertamina dan BPH Migas di Kepri ini, Yudi bersama rekan-rekannya di Komisi II yang membidangi masalah ekonomi berencana mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk memanggil kedua pihak pengawas BBM tersebut.(eca)
