BATAM (RP) - Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Batam, Surya Dharma Sitompul meminta UMK 2014 Kota Batam lebih tinggi dari UMP 2014 DKI Jakarta.

“Berapapun bedanya, bisa Rp10 ribu atau Rp20 ribu. Yang penting lebih tinggi dari DKI,” ujar Surya, kemarin.

Ia mengakui, KHL 2013 DKI Jakarta Rp2,4 juta lebih tinggi dari Batam yang hanya Rp2,17 juta. Namun bagi KSBSI, hal itu tidak bisa menjadi ukuran UMK Batam harus lebih rendah dari DKI Jakarta.

Jika dilihat sejarah pergerakan upah di Indonesia, UMK Batam pernah menyalip UMP Jakarta di tahun 1990-an. “Kalau kita mau jujur, kebutuhan hidup di Batam itu jauh lebih mahal dari Jakarta,” kata Surya.

Selain itu, infrastruktur DKI Jakarta juga jauh lebih bagus dari Batam. Seperti transportasi publik yang beragam dan lengkap. Berbeda dengan Batam yang transportasi publik masih belum mampu menjangkau sentra-sentra industri di Batam.

Surya menegaskan, tingginya UMP Jakarta murni karena sikap tegas pemerintah DKI yang berani mengambil angka tinggi sesui KHL. “Sebab saat penetapan UMK, buruh tidak hadir. Kalau hadir, saya yakin bisa lebih tinggi dari itu,” tutur Surya.

Karena itu buruh juga meminta sikap tegas dari Pemerintah Kota Batam dalam menetapkan angka tengah untuk disahkan gubernur. SBSI juga meminta Wali Kota Batam mengusulkan UMK Sektor I, II, dan III yang angkanya lebih besar 5 persen dari UMK 2014.

“Kita akan kawal terus apa yang diusulkan Wali Kota, bukan hanya angka tengah Pemerintah tetapi seluruh rekomendasi dari Dewan Pengupahan, termasuk UMK sektoral,” tegasnya.

Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Batam, Yoni belum bisa berkomentar banyak soal angka ideal tersebut. “Kita akan kaji dulu, apakah angka tersebut sesuai dengan keadaan buruh di Batam. Nanti kami tentukan sikap,” katanya, kemarin.

Syuzairi menambahkan, jika UMK Batam lebih tinggi dari DKI Jakarta, ada konsekwensi yang harus ditanggung oleh Batam. “Nanti pekerja dari luar Batam lari ke sini (Batam) semua. Saya kira patokan DKI Jakarta sudah bagus untuk Batam,” ujar Syuzairi.

Jika banyak pekerja luar Batam masuk ke Batam, maka persaingan mendapatkan pekerjaan makin ketat. Mereka yang tak diterima bisa menjadi pengangguran di Batam dan bisa menimbulkan persoalan sosial.

Sekadar mengingatkan, pengusaha melalui Apindo tetap bertahan di angka Rp2,17 juta. Ketua Apindo Kepri Cahya menegaskan, jika UMK Batam 2014 diputus sesuai dengan keinginan buruh, maka bakal banyak pekerja yang diputus hubungan kerjanya (PHK). Bahkan Cahya memperkirakan bisa mencapai angka 100 ribu buruh.

“UMK Batam 2013 saja banyak yang diam-diam melakukan PHK. Angkanya mencapai 40 ribu pekerja,” ungkap Cahya, pekan lalu.

Cahya juga khawatir jika UMK Batam terlalu tinggi akan banyak perusahaan yang hengkang dari Batam. Namun Syuzairi tak sependapat dengan Cahya. Menurutnya, belum ada data yang menguatkan informasi itu.

“Upah kita terbilang murah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina,” beber Syuzairi. (ian/rpg)