BATAM (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengevaluasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Lantai IV Pemko Batam, Senin (10/2) pagi.
Kendala pihak BPJS maupun rumah sakit rekanan BPJS dalam perjalanan program nasional tersebut dipaparkan. Sehingga bisa dievalusi bersama, agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat berjalan optimal.
Dalam pertemuan itu pihak rumah sakit mengeluh rendahnya pola tarif Indonesia case based groups (Ina CBGs) yang dibayarkan kepada mereka.
Tidak sesuai atau selisih antara harga yang dikeluarkan pihak rumah sakit dengan pembayaran yang diberikan BPJS.
‘’Karena itu kita akan mengevaluasi dan meneruskan keluhan ini ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes), karena tarif BPJS kesehatan yang menetapkan Kemenkes,’’ ujar Kepala BPJS Cabang Kota Batam, Fahrul Rozi, kemarin.
Menurut Fahrul tarif Ina CBGs tidak bisa dilihat dari kasus per kasus, namun secara keseluruhan.
‘’Kalau kasus per kasus pasti ada (selisih), kalau menyeluruh ada kurang dan ada juga yang lebih. Harus dievalusi secara menyeluruh baru didapatkan hasil,’’ ungkapnya.
Fahrul Rozi juga menjelaskan, bila dalam paket pengobatan biayanya kurang atau ada tambahan, jangan sampai dibebankan kepada peserta BPJS. ‘’Kita tidak ingin seperti itu,’’ ungkapnya lagi.
Misalnya, dalam program BPJS keluhannya obat, penyakit kronis yang seharusnya diberikan 30 hari hanya diberikan 5 hingga 7 hari saja. Hingga keluar surat edaran Kemenkes Nomor 31 dan 32, tagihan obat bisa diklaim terpisah dari paket pengobatan.
‘’Inikan solusi, artinya pertemuan itu perlu dilakukan secara terus menerus. Gali terus permasalahannya, itu yang akan kita sampaikan ke pusat,’’ ungkapnya. Nantinya bisa dibuatkan revisi ataupun regulasi mengenai kekurangan program BPJS kesehatan tersebut.
Disinggung mengenai jumlah peserta mandiri yang mendaftar ke BPJS, Fahrul mengatakan hingga saat ini tercatat sekitar 7.500 jiwa. ‘’Kalau menurut saya Batam termasuk luar biasa,’’ ujarnya.
Pihak BPJS akan terus melakukan pencatatan hingga seluruh masyarakat terdata dan terdaftar di BPJS.
Mempermudah pendaftaran, ke depannya BPJS secara nasional akan menambah counter kerja sama dengan Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Bisa terealisai dua hingga tiga bulan ke depan. ‘’Karena saat ini pihak bank belum siap,’’ ucapnya.
BPJS kesehatan juga akan menyiapkan mobile care, kendaran datang langsung ke tempat tertentu.
‘’Masyarakat bisa melakukan pendaftaran di sana, datanya langsung online. Tahun ini minimal satu mobil,’’ katanya. Selain itu, BPJS juga mewacanakan pendaftaran maupun pembayaran melalui web. ‘’Hal ini sedang kita kembangkan,’’ ungkapnya.
Bagi warga pulau yang kesulitan mendaftar, bisa melakukan pendaftaran secara kolektif melalui RT dan RW. Sedangkan warga yang sedang dirawat diberikan kemudahan, tanpa harus mengantre.
Dalam kesempatan itu Fahrul Rozi juga menjelaskan lokal rujukan puskesmas bisa ke mana saja.
Misalnya rumah sakit kelas C bisa ke Harapan Bunda atau Camatya Sahidya, sedangkan kelas B Rumah Sakit Budi Kemulyaan (RSBK), RSUD Embung Fatimah, RSBP, RSAB dan lainnya. ‘’Dari kota lain pun bisa merujuk ke Kota Batam,’’ beber Fahrul Rozi.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batam, Chandra Rizal mengatakan evaluasi tersebut agar pelayanan menjadi lebih optimal. ‘’Karena masih baru, wajar bila program ini masih menemui beberapa kendala,’’ ungkap Chandra.
Mengenai pendaftaran warga miskin atau kurang mampu, Chandra mengatakan hingga saat ini terdata sekitar 106 ribu jiwa. Bagi yang belum terdata diberikan kesempatan hingga akhir bulan Februari ini.(hgt/mng)
