BATAM (RP) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan nota keuangan 2014 disepakati seluruh fraksi DPRD Kota Batam untuk dilanjutkan ke Badan Anggaran (Banggar).
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna ke-15 dengan agenda pandangan umum fraksi yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Batam, Jumat (6/12).
Hanya saja beberapa fraksi memberikan catatan kepada Pemerintah Kota Batam. PDI Perjuangan dengan tegas meminta pemerintah menunda rencana pembangunan gedung perpustakaan di tahun jamak, sebelum adanya konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
‘’Ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dianggarkan tanpa adanya persetujuan dari kedua kementerian itu,’’ beber Udin P Sihaloho ketika membacakan pandangan fraksinya.
PDIP meminta kebijakan penyusunan APBD 2014 digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemko Batam, urusan wajib dan pilihan. ‘’Belanja urusan wajib lebih diprioritaskan,’’ ungkap Udin P Sihaloho.
Seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak.
‘’Azas pemerataan pembangunan baik di Mainland maupun Hinterland, guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Batam,’’ bebernya.
Menurutnya banyak aspirasi masyarakat Kota Batam melalui Musrenbang kelurahan, kecamatan, maupun reses DPRD Kota Batam tidak terakomodir.’’Semestinya itu yang menjadi prioritas,’’ katanya.
Bukti nyata tidak diakomodirnya aspirasi masayarakat tersebut. ‘’RPJMD Kota Batam menyebutkan bahwa pengendalian banjir adalah prioritas,’’ jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Fraksi PKB, membanguna infra struktur untuk menanggulangi permasalahan banjir.
’’Kita harapkan tahun depan tidak ada lagi banjir di Kota Batam,’’ ungkap Jefri Simanjuntak.
Sedangkan fraksi Partai Golkar menyoroti pembangunan jalan di depan dataran Engku Putri yang kurang memuaskan, lama dan kurang rapi pengerjaanya.
‘’Pengerjaanya agak sedikit lain,’’ ungkap Asmin Patros tanpa menjelaskan lebih rinci pandangan fraksinya. Fraksi Golkar meminta pemerintah mengawasi proyek pengerjaan jalan itu, selain jalan utama, jalan tersebut akan dilewati tamu saat MTQ nasional mendatang.
Sebelumnya Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyerahkan Ranperda APBD Kota Batam 2014 yang nilainya mencapai Rp1,95 triliun.
Di mana sekitar Rp599 miliar di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau naik sekitar Rp84,37 miliar dari PAD Kota Batam tahun lalu.(hgt/rpg)
