PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penerapan sistem zonasi untuk peserta didik baru telah diuji coba pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018. Meski berjalan tanpa kendala, tapi masih banyak keluhan datang dari masyarakat. Terutama Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Pekanbaru. Karena karakteristik wilayah perkotaan sangat berbeda dengan di daerah.

Karena di daerah jumlah peserta didik jauh lebih banyak dibanding sekolah. Belum lagi untuk wilayah padat penduduk. Sedangkan jumlah sekolah relatif sama dari masing-masing zona. Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Sabtu (4/8).

Ia menuturkan, khusus wilayah Pekanbaru tidak bisa disamakan dengan daerah. Maka dari itu, pihaknya bersama Dinas terkait akan mencoba mencarikan solusi untuk PPDB tahun mendatang. ”Kan enggak bisa disamakan. Walaupun tujuannya sangat baik supaya ada pemerataan pendidikan. Tapi perlu lagi ada perubahan-perubahan agar bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Bila perlu, lanjut dia, Pemprov agak lebih memperhatikan SMA yang ada di Pekanbaru. Karena sangat rentan bila jumlah fasilitas atau sekolah tidak sebanding dengan jumlah peserta didik. ”Ya nanti akan kami diskusikan dengan Pemprov dalam hal ini Disdik. Pasti akan ada jalan keluarnya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengusulkan agar sekolah di Pekanbaru dapat ditambah. Usulan itu nantinya juga akan diupayakan dewan supaya bisa direalisasikan pemprov. Jika tidak bisa, pihaknya juga akan berupaya mendorong agar pemprov dapat mensubsidi sekolah swasta. Agar biaya yang dikeluarkan orang tua murid tidak semahal seperti saat ini.

“Ya kami minta jumlah sekolah ditambah. Kalau enggak bisa karena uang enggak cukup, mungkin bisa disubsidi sekolah swasta. Jadi siswa yang enggak bisa masuk ke negeri, lari ke swasta. Biar enggak mahal pemerintah subsidi,” tambahnya.

Hal itu akan mulai dibahas DPRD sejalan dengan pembahasan APBD 2019. Dimana dewan meminta agar belanja untuk pendidikan bisa ditambah. Tentunya dengan perencanaan yang matang dan dibahas bersama DPRD dan TAPD.(nda)