JAKARTA (RP) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) M Sani, terus berupaya melobi pemerintah pusat agar persoalan demi persoalan yang dihadapi Kepri segera dituntaskan. Rabu (4/1), Sani menemui sejumlah pejabat Eselon I Kementerian Perhubungan guna membahas masalah sarana dan prasarana transportasi di Kepri.
Sedianya, Sani hendak bertemu Menteri Perhubungan EE Mangindaan untuk mengundang menteri asal Partai Demokrat itu datang ke Tanjungpinang guna meresmikan kapal bantuan pemerintah pusat untuk Kepri.
Hanya saja, Mangindaan mendadak urung menemui Sani lantaran salah seorang anggota keluarganya sakit.
Akhirnya, Sani pun mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat teras di Kemenhub seperti Sekjen, Dirjen Perhubungan Laut dan Ditrjen Perhubungan Udara.
‘’Ya tadi kita sampaikan kapal sudah kami terima, kita mau udang pak menteri untuk meresmikannya," kata Sani saat ditemui usai pertemuan di Kemenhub, kemarin.
Kapal operasional dari pusat untuk Kepri itu berbobot mati 1.200 DWT dengan kapasitas maksimal 400 penumpang.
Kapal itu mampu melaju dengan kecepatan maksimal 12 knot. ‘’Nanti itu akan kita operasikan untuk Natuna dan Anambas," kata Sani.
Terkait pertemuan dengan para pejabat di Kemenhub, Sani menuturkan, dirinya meminta pemerintah pusat benar-benar memperhatikan kondisi sarana dan prasarana perhubungan di Kepri.
Beberapa usulan pun disodorkan Sani seperti perlunya pelabuhan laut perintis, tambahan kapal operasional untuk menjangkau pulau-pulau terpencil di Kepri, serta pentingnya pembangunan pelabuhan udara.
Untuk pelabuhan perintis, kata Sani, perlu dibangun di sejumlah pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain seperti Pulau Laut dan Pulau Subi. Sementara pelabuhan udara, sambungnya, perlu dibangun di Tambelan.
Mantan Bupati Karimun itu menguraikan, jarak tempuh dari Tanjungpinang ke Tambelan melalui jalur laut bisa menghabiskan waktu 20 jam pulang-pergi.
"Saya beberapa kali ke sana (Tambelan, red). Jarak tempuhnya sama dengan Singapura New York. Kan kasihan warganya," ucap Sani.
Karenanya Sani berharap pemerintah pada masa-masa mendatang lebih memperhatikan kondisi di Kepri.
Menurutnya, hal itu bukan semata-mata dari pertimbangan perekonomian saja, namun juga demi pertahanan dan keamanan.
Sebab, posisi Kepri berbatasan langsung dengan sejumlah negara lain dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan.
‘’Intinya kita minta adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat," tegasnya.(ara/jpnn)
