ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - Saat ini, Kabupaten Rokan Hulu memerlukan 478 lembaga pendidikan agama atau madrasah. Lembaga tersebut mulai dari raudhatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA) dan pondok pesantren (Ponpes).
Kakan Kemenag Rohul Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, Rabu (2/3) mengatakan, di Kabupaten Rohul saat ini masih kekurangan madrasah.
Secara rasional, Kabupaten Rohul memerlukan sekitar 478 lembaga pendidikan keagamaan, sedangkan yang tersedia baru 117 lembaga, berarti ada kekurangan sebanyak 361 lembaga, dengan perincian RA diperlukan 175 lembaga, sedangkan yang tersedia baru 33 lembaga, berarti kekurangan 142 lembaga. MI diperlukan 175 lembaga, sedangkan yang sudah ada baru 14 lembaga, berarti kekurangan 161 lembaga.
Selanjutnya, MTs diperlukan sebanyak 64 lembaga, dengan rasio 4 MTs per kecamatan, sedangkan yang tersedia baru 38 lembaga, berarti kekurangan 26 lembaga. MA diperlukan 2 per kecamatan atau 32 lembaga, yang tersedia baru 16 lembaga, kekurangan 16 lembaga.
Ponpes diperlukan setidaknya 2 per kecamatan atau 32 lembaga, yang tersedia baru 16 lembaga, berarti kekurangan 16 lembaga.
“Untuk itu saya mengajak seluruh sarjana yang ada di Kabupaten Rohul, menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk menciptakan lapangan kerja dan bukan mencari pekerjaan yang saat ini cukup sulit, dengan membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat yaitu RA, MI, MTs, MA, dan Ponpes,” jelasnya.
Ahmad Supardi menambahkan, dirinya sangat prihatin melihat para sarjana mencari lapangan kerja. “Jadi kenapa tidak menciptakan lapangan kerja, sehingga tidak terjadi pengangguran intelektual,” katanya.
Ia berjanji, jika para sarjana ini ingin mendirikan madrasah, maka pihaknya siap untuk membantu. “Untuk keperluan ini nanti, saya akan koordinasi dengan Kadis Dikpora Rohul, Rektor UPP Dr Feliatra, Dekan FKIP Erifuddin, dan semua pihak yang terkait,” tambahanya.
Ahmad Supardi juga berjanji bahwa untuk kesejahteraan guru, pihaknya akan mensertifikasi para guru, sehingga kesejahteraannya meningkat.
Untuk keperluan operasional pendidikan, pihaknya akan membantu melalui dana BOS, sedangkan untuk siswa miskin, akan dibantu dengan bantuan siswa miskin (BSM).(adv/b)
