JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Maraknya kasus kekerasan di kalangan siswa sekolah di beberapa daerah yang terjadi akhir-akhir ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satunya di Kabupaten Kampar-Riau juga menarik perhatian publik pasca meninggalnya seorang siswi sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Kampar.
Gadis belia itu bunuh diri dengan melompat ke sungai Kampar yang mengakibatkan nyawanya melayang. Hal ini dipicu siswi tersebut mendapat perlakuan kurang baik dari teman sekolahnya.
Untuk itu, pemerintah didesak harus memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan tenaga guru bimbingan konseling (BK) ke semua tingkat sekolah agar tidak terjadi lagi kekerasan fisik maupun nonfisik (bullying) oleh siswa sekolah.
Hal ini disampaikan oleh Senator Riau, Abdul Gafar Usman dalam laporan hasil reses ke daerah mewakili dari empat orang anggota DPD RI asal Riau pada Rapat Paripurna DPD RI ke 14 di Gedung Nusantara V kompleks parlemen Senayan Jakarta, kemarin.
"Peran guru sangat penting guna mendidik para generasi calon pemimpin bangsa. Namun faktanya, dari hasil kunjungan kami ke daerah khususnya di Provinsi Riau, jumlah guru belumlah sesuai dan sangat jauh dari cukup, apa lagi guru bimbingan konseling," tukasnya.
Dia menuturkan, peran guru BK tersebut sangat penting dalam membentuk karakter/perilaku dan akhlak siswa. Namun ketersediaan tenaga guru BK di semua tingkatan sekolah yang saat ini masih minim. Padahal menurutnya guru BK ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya memotivasi dan mendorong bakat yang dimiliki peserta didik dari usia dini guna mencapai tujuan dan cita-cita hidupnya.
"Oleh karena itu kami meminta kepada komite terkait kiranya dapat mengkomunikasikan atau melakukan pertemuan denga kementerian terkait mendorong agar aspirasi daerah dan sekolah-sekolah yang dibutuhkan kehadiran tenaga guru BK dapat tereali secepatnya," jelasnya.
Selain tenaga guru BK, ada beberapa poin aspirasi lainnya yang disampaikan oleh Gafar Usman berdasarkan hasil reses tiga senator lainnya. Diantaranya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal perdagangan di lintas batas, khususnya di Kepulaun Meranti, senator Riau menilai masih belum berpihak dan memberatkan masyarakat.
Pasalnya kata Gafar Usman, Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, akan lebih mudah memperoleh pasokan sembilan bahan pokok dari negara tetangga tersebut dibandingkan harus memasok dari pulau Jawa atau Sumatera lainnya.
"Kendalanya adalah pertama soal harga, kedua soal waktu. Bisa dibayangkan, pasokan sembako dari dua negara yakni Malaysia dan Singapura, itu lebih murah dan waktunya tidak lama. Tapi kan ini berbenturan dengan aturan pemerintah," ulasnya.
Untuk itu lanjut Gafar Usman, masyarakat Kepulauan Meranti sangat membutuhkan kebijakan dan aturan yang memudahkan dalam hal pasokan sembako tersebut. Ini katanya berlaku juga untuk daerah lainnya di Indonesia.
