Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru agustiar@riaupos.co
Wali Kota (Wako) Pekanbaru Firdaus MT menyebutkan untuk penertiban reklame ilegal yang masih banyak terpajang di lokasi terlarang akan bersih hingga akhir tahun 2013.
Kepada tim yang sudah ditunjuk untuk dapat bekerja menertibkannya tanpa tebang pilih. Namun kenyataannya, sampai Senin (30/12) sore instruksi itu belum terpenuhi.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Afrizal Usman pun meragukan instruksi itu bisa terealisasi. Pasalnya, dari pantauannya di lapangan reklame dan baliho itu masih banyak.
Begitu juga dengan bando-bando yang berdiri di Jalan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta masih kokoh berdiri walau itu disebut ilegal oleh Wako.
‘’Saya tidak yakin instruksi itu dijalankan dengan maksimal. Soalnya Desember tinggal hitungan jam saja lagi,” kata Afrizal kepada Riau Pos, Senin (30/12).
Tidak hanya itu, dia juga minta supaya Wako dapat melakukan evaluasi kepada tim yang diperintahkannya untuk melakukan penertiban reklame itu, apakah dijalankan dengan sungguh-sungguh atau separuh hati.
“Ini perlu dievaluasi oleh Wako, karena kalau tidak nama baik pemerintahan Kota dibawah kepemimpinannya akan terus turun elektabilitasnya,” tegasnya.
Dilanjutkan Afrizal lagi, selain Wako diminta melakukan evaluasi terhadap tim yang ditunjuk itu, juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap semua SKPD di bawah kendalinya.
Dinilai, buruknya penilaian survei integritas Pemko Pekanbaru disebabkan oleh kinerja Satker tidak mendukung.
“Namun demikian, Wako juga perlu untuk mengevaluasi dirinya, apakah sudah menjadi pimpinan yang baik, sehingga disegani oleh satkernya atau belum. Karena kami melihat, Wako ini seperti tidak dianggap oleh bawahannya. Buktinya instruksi Wako banyak tidak jalan sampai ke bawah,” tutur Afrizal lagi.
Yang menjadi sorotan Afrizal tidak hanya reklame ilegal, namun yang dianggap merusak wajah kota itu adalah banyaknya tumbuh bando iklan, seperti di Jalan Riau itu, dan juga jalan protokol lainnya.
“Ini juga harus ditertibkan, padahal seingat saya Wako juga pernah instruksi ini dibongkar, namun kenyataannya masih berdiri,” sambungnya lagi.
Untuk itu, jelang akhir tahun ini Wako diminta untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya, artinya yang tidak dapat mendukung programnya sebaiknya di ganti.
“Untuk SOTK baru kami minta menempatkan orang yang betul-betul berkompeten dan mampu mendukung semua program Wako,” tutupnya.(eca)
