Laporan Muslim nurdin dan Adrian Eko Pekanbaru redaksi@riaupos.co
Estimasi RAPBD Kota Pekanbaru tahun 2013 direncanakan mencapai Rp1,7 triliun atau naik Rp600 miliar dibanding APBD murni tahun 2012.
Angka estimasi ini diperoleh dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di aula rapat Bappeda selama tiga hari, Rabu, Kamis dan Jumat (28,29,30/3).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Drs H Sofyan kepada Riau Pos, Jumat (30/3), mengatakan, berdasarkan rencana kerja yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dananya mencapai Rp1,1 triliun.
Dana tersebut khusus untuk belanja langsung. Artinya dana tersebut tidak termasuk biaya belanja tidak langsung atau belanja pegawai.
‘’Dalam pembahasan yang kita laksanakan pada kegiatan Musrenbangda ini, belanja pegawai memang tidak kita bahas. Yang kita bahas hanya belanja langsung saja. Di mana besarannya mencapai Rp1,1 miliar. Namun setelah kita coba lakukan revisi, akhirnya hasil yang kita dapat, dana yang dibutuhkan untuk biaya langsung ini menjadi Rp860 miliar,’’ ungkapnya.
Kalau dibanding pada tahun sebelumnya, terang Syofyan, anggaran belanja langsung tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp600 miliar.
Dengan adanya keterbatasan APBD sekarang ini, dia sangat berharap mudah-mudahan pada tahun 2013 nanti, kelebihan biaya sebesar Rp600 miliar itu bisa diakomodir.
‘’Usulan yang kita diakomodir ini adalah usulan yang betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat banyak dan termasuk skala prioritas,’’ ujarnya.
Meningkatnya RAPBD 2013 sebanyak Rp600 juta dibanding tahun lalu, diakui Sofyan, cukup berat untuk merealisasikannya. Namun ada sumber dana yang bisa digarap maksimal oleh SKPD di lingkungan Pemko Pekanbaru selain PAD. Antara lain, meningkatkan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan dana APBN melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).
Karena dalam setiap tahun anggaran, ada 12 program pembangunan yang dialirkan APBN melalui Dana Alokasi Khusus.
‘’Misalnya untuk kesehatan, pendidikan dan juga lingkungan serta pembangunan sarana infrastruktur. Kita berharap masing-masing Satker yang terkait dapat mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK,’’ katanya.
Lebih lanjut Sofyan menegaskan, sesuai tugas Bappeda yang membuat perencanaan pembangunan, pihaknya memastikan usulan yang diakomodir dalam RAPBD 2013 nanti adalah usulan yang sudah ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berasal dari pembahasan di tingkat Musrenbang.
Sementara untuk usulan lain yang masuk di tengah jalan pada saat pembahasan RAPBD 2013 nanti, dipastikannya tidak akan diakomodir.(noi)
