KOTA (RP) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Hal ini berdasarkan minimnya respon dan minim realisasi atas aspirasi masyarakat yang ditampung saat reses anggota dewan.
‘’Semua yang DPRD usulkan melalui reses itu minim diakomodir, padahal kita langsung berhadapan dengan masyarakat saat reses, dan semua keluhan itu langsung kita yang mendengar. Jadi ketika realisasi aspirasi konstituen ini minim diterima, tentu kita kecewa dengan Pemko,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Kota ini kepada Riau Pos.
Disebutkannya, ada banyak aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilaporkan, serta sudah pula diparipurnakan di hadapan eksekutif. Ada sekitar dua sampai tiga kali reses yang dilakukan sepanjang 2013 ini.
‘’Hasil reses inikan untuk masyarakat dan kami sebagai anggota dewan membantu pemerintah lebih riil, karena langsung mendengarkan keluhan dan aspirasi itu saat reses. Harusnya ini menjadi pertimbangan,’’ tegas Ketua DPC PPP Kota Pekanbaru ini.
Disebutkannya, kalau usulan pemerintah itukan melalui Musrenbang, artinya dari aparat pemerintah dan juga masyarakat. Namun yang di reses ini dinilai lebih riil. ‘’Keluhan masyarakat menjadi pemikiran kami, ada yang menyebutkan usulan sudah dua sampai tiga kali, namun belum juga diakomodir,’’ katanya.
Tentu disebutkannya, hal ini menjadi pertanyaan. ‘’Bagaimana ke depannya,’’ singkat dia.
Keluhan masyarakat itu dijelaskannya, banyak ke infrastruktur. Dicontohkan, masalah pendidikan terkait mahalnya biaya sekolah, terus soal penerimaan siswa tempatan tidak berjalan maksimal. Lalu soal DBD pasca musim hujan, respon pun tidak ada, begitu juga penanganan banjir. Hal-hal seperti ini kurang direspon. ‘’Harusnya ini tidak terjadi lagi untuk berikutnya dan harus dievaluasi oleh Pemko,’’ katanya.
Disebutkannya, terkait dengan minimnya respon dari pemerintah dididuga oleh Said instruksi dari atas ke bawahannya tidak jalan, dan juga koordinasi dengan legislatif pun tidak maksimal. ‘’Mekanismenya juga tidak jalan dari eksekutif itu, kalau soal anggaran tidak mungkin. Jalan tidaknya saja instuksi itu yang menjadi persoalan,’’ tutupnya.(gus)
