KOTA (RIAUPOS.CO) - Banyaknya permasalahan transportasi, lalu-lintas, dan perparkiran di Kota Pekanbaru yang tidak terselesaikan, membuat geram kalangan DPRD Pekanbaru. Permasalahan ini berlarut-larut dinilai sebagai sebab lemahnya pengawasan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru.
Beberapa masalah tersebut diantaranya bebasnya truk bertonase besar masuk kota dan melintasi Jalan HR Soebrantas yang memang padat arus kendaraan. Kondisi ini sudah lama dikeluhkan warga namun belum ada penindakan terhadap truk-truk bertonase besar itu.
Selain itu, masih banyaknya juru parkir ilegal yang seenaknya menarik tarif parkir di luar ketentuan. Juga masalah trotoar yang dipakai pedagang untuk berjualan. Termasuk fungsi Terminal Senapelan yang sudah menjadi tempat berjualan para pedagang.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan mengatakan, saat ini pengawasan dan penertiban terhadap masalah-masalah yang muncul ini tidak ada kemajuan.
“Begitu juga koordinasi lintas instansi tak jalan sesuai harapan. Trotoar jadi tempat jualan PKL, truk bertonase masih bebas masuk jalan dalam kota di siang hari, parkir liar masih banyak, dan persoalan-persoalan lainnya yang Dishub biarkan berkembang tanpa ada penertiban secara berkala,” ujar Ruslan kepada Riau Pos, Selasa (29/8).
Ruslan kemudian menyoroti kepemimpinan di Dinas Perhubungan Pekanbaru. Ia mengatakan Kepala Dishub harus jeli dan mampu mengatur anggotanya mulai dari Kabid, Kasi, Ka UPTD dan staf untuk bisa lebih maksimal dalam menjalankan amanah sesuai tupoksi.
