Laporan Joko Susilo, Pekanbaru
Sebanyak 470 personel tim gabungan Satpol PP Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau dibantu polisi dan TNI melakukan pembersihan terhadap bangunan tempat berjualan pedagang Pasar Jongkok Jalan HR Soebrantas, Rabu (29/5). Sebelumnya, Selasa (28/5), tim juga melakukan menertibkan para pedagang yang hendak berjualan.
Pantauan Riau Pos, anggota Satpol PP terlihat membersihkan bangunan-bangunan milik para pedagang. Setelah rata, besi tiang dan tenda-tenda tersebut langsung dikumpulkan di mobil pick-up yang sudah disiapkan.
Tak ingin bangunan mereka diangkut Satpol PP, beberapa pedagang meminta untuk membongkar sendiri bangunannya.
Kakan Satpol PP Kota Pekanbaru Baharuddin ketika dikonfirmasi Riau Pos mengatakan hal tersebut dilakukan setelah beberapa lama mengimbau para pedagang untuk membongkar bangunannya sendiri.
‘’Kita sudah lama mengingatkan, namun tak juga dihiraukan. Makanya hari ini kita bongkar semuanya, kalau tak mau diangkut tenda-tenda ini, silahkan bongkar sendiri bangunannya. Seluruhnya akan kita lakukan penertiban, jadi tidak hanya pasar jongkok saja, tetapi dari sini kita mulai untuk melakukan penertiban,’’ ujarnya.
Saat ditanya jika ada pedagang yang menolak untuk pindah, Baharuddin yakin tidak ada pedagang yang akan melakukan hal tersebut.
‘’Saya kira tidak ada pedagang yang membandel. Karena mereka tahu aturannya dan tempat ini bukan diperuntukkan buat berjualan,’’ jawab Baharuddin.
Harga Lapak Tinggi
Salah seorang pedagang yang mengaku bernama Har, mengatakan tidak sanggup untuk pindah ke lokasi yang yang diminta (Jalan Purwodadi), karena besarnya biaya yang diperlukan. ‘’Biaya yang dipatok per lapaknya sangat mahal, sedangkan kami hanya pedagang kecil,’’ ungkapnya.
Lagian lapak-lapak tersebut sudah di-booking oleh padagang yang lain, jadi kami harus bagaimana? Mau pindah tak ada biaya, ada biaya, lapak sudah penuh pula,’’ ujarnya menjelaskan.
Menurut Er, salah seorang pengurus pasar jongkok kepada Riau Pos, sebenarnya keengganan para pedagang untuk pindah tersebut sederhana saja, jika dirasa menguntungkan, tentu mereka akan pindah.
‘’Sebenarnya permasalahannya sederhana saja. Jika dirasa menguntungkan maka tak dimintapun, kami akan pindah,’’ ujarnya.
Pantauan Riau Pos, di lokasi relokasi pedagang Pasar Jongkok Jalan Purwodadi, penimbunan lahan masih terus dilakukan. Sedangkan lapaknya juga sudah terbangun kerangkanya.
Beberapa lapak sudah dipasangi atap berupa tenda. Jalan antara bangunan lapak juga sudah ditimbun, namun di tengah bangunan lapak masih tergenang air dan berlumpur sedalam 10-15 centimeter. Hal tersebut terjadi karena jalan yang berada di sekeliling lapak lebih tinggi, sehingga air hujan tak bisa mengalir dan tergenang begitu saja.
Dispas Serahkan Pada Pengelolanya
Relokasi pedagang pasar jongkok ke Jalan Purwodadi tak berjalan lancar Selasa (28/5) lalu. Pedagang kembali berulah dan menuntut agar pengelola mempersiapkan kios yang layak dan sesuai dengan keinginan mereka. Lokasi yang becek menjadi alasan utama mereka menolaknya.
Sebenarnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah memberikan tiga opsi untuk menjadi tempat pedagang pasar jongkok. Pertama di belakang giant, kedua di Pasar Seni Arifin Ahmad dan ketiga di Jalan Purwodadi.
Sebagian besar pedagang memilih di Purwodadi mengingat lokasinya tak berapa jauh dari yang lama, hanya sekitar 50 meter masuk Jalan Purwodadi tersebut.
Namun karena relokasi harus segera dilaksanakan, pengelola belum melakukan penimbunan lokasi tersebut sehingga kondisinya becek. Namun menyikapi hal itu Pemko Pekanbaru menyerahkan permasalahan tersebut kepada pengelolahnya.
‘’Saya juga tadi malam berada di lokasi untuk mendampingi relokasi pedagang. Mengenai hal itu memang bukan dinas pasar, melainkan pihak ketiga atau diserahkan ke pengelolaannya yang sejak semula mengaku siap mengelolah Pasar Purwodadi tersebut,’’ ujar Sekretaris Dispar Pekanbaru, Dedi Damhudi AP MSi kepada Riau Pos, Rabu (29/5).
Namun demikian Tupoksi Dispar sendiri lanjut dia, tetap melaksanakan pembinaan terhadap Pasar Purwodadi. ‘’Keinginan pedagang itu menjadi tanggungjawab pengelola pasar mutlak, Dispar tak ada kaitannya,’’ tegas dia lagi.
Namun demikian Dedi mengatakan akan memanggil pengelolanya untuk dimintai keterangan terkait kesiapannya tersebut. Dirinya pun mengaku merasa bahwa masalah itu bukan hanya kesalahan pengelola saja, melainkan keinginan pedagang yang tidak sabar.(*4/rnl)
