Riau Pos Online-Gelombang aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM masih berdatangan dan terus mengalir ke DPRD Riau di Jalan Sudirman Tangkerang Pekanbaru. Jumat pagi tadi (30/3) pukul 10.30 WIB gabungan massa Bemper (Bersatu Mahasiswa Peduli Rakyat) Riau kembali menggelar aksi di depan pintu gerbang DPRD Riau.
Hipemarohi, IPMKB, IPMKS, IPK2M, FKPMP, BEM Unilak, Himakri UIR, ISMPI, Himagrotek UR, Hima Kehutanan U, Bantai (Barisan Tanggap Isu), LKSK, Garda Pemuda Nasdem, dan lain-lain.
Menurut Koordinator Umum Bemper Hendro Salim dan Koordinator Lapangan R Renggo Sukowati dalam orasinya Indonesia masih menjadi produsen minyak meskipun tidak surplus. Penerimaan negara dari kegiatan hulu migas 2011 mencapai Rp278 triliun. Sedangkan subsidi BBM dan listrik mencapai Rp256 triliun. Sisanya Rp22 triliun sebagai nilai tambah (next revenue) negara dari migas. bila Pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Pemerintah bersikeras mengurangi beban subsidi negara alasan klasik yaitu ingin menyelamatkan APBN. Subsidi dianggap penyakit yang berbahaya yang sangat ganas menggerogoti APBN. Padahal hutan luar negeri dan belanja birokrasi menyedot hampir 60 persen APBN. ‘’Lagi-lagi rakyat yang harus dijadikan korban karena Cuma rakyat yang gampang untuk dibodohi Pemerintah,’’ teriak demonstran.
‘’Kita mengetahui bahwa kepentingan asing telah menguasai hampir seluruh Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Semua perusahaan asing yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral. Perusahaan-perusahaan itu berada di negeri kita Indonesia hanya untuk keuntungan mereka dan segelintir kelompok, inilah sistem nyata ala neoliberalisme, Pemerintah dan antek-anteknya dari pusat hingga daerah di masa ini telah berpihak kepada kepentingan Neolib dan mengangkangi UUD 1945 pasal 33,’’ ujar Hendro dan R Renggo Sukowati.
Rakyat ditipu dan dibodohi pemerintah demi kepentingan asing, ini bukti nyata negara ini di bawah pimpinan SBY-Boediono begitu lemah, lamban, dan tidak bertenaga dengan bukti lebih dari separuh bahkan hampir seluruh SDA negeri ini dikuasai asing, dan rakyat yang harus menerima bala bencana. Pemerintah tak lagi mendengar jeritan dan tangisan serta teriakan mahasiswa, masyarakat miskin, buruh, dan petani. Telah begitu banyak korban di seantero Indonesia, seluruh provinsi dan kabupaten-kota. Allah SWT berfirman ‘’Apabila suatu urusan tidak dikerjakan oleh ahlinya, maka tunggu suatu kehancuran’’. Maka dari itu Bemper menuntut, pertama, menolak kenaikan harga BBM, kedua, pangkas anggaran pejabat dan birokrasi, ketiga, nasionalisasi aset, keempat SBY-Boediono harus bertanggung jawab dengan kericuhan yang terjadi di negara Indonesia, kelima, DPRD Riau menyatakan sikap secara institusi menolak kenaikan harga BBM, dan keenam menolak revisi pasal 7 ayat 6 UU APBN-P Nomor 22/2011.(azf)
