Laporan Adrian Eko, Pekanbaru adrianeko@riaupos.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membangun 250 unit rumah untuk masyarakat kurang mampu tahun 2014 ini.
Seluruh anggaran tidak dibebankan kepada masyarakat alias gratis karena ditanggung melalui APBD 2014.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program Rumah Layak Huni (RLH) yang sudah bergulir sejak tahun lalu dan menghabiskan anggaran per unit rumah Rp45 juta.
Namun berbeda dengan pembangunan lainnya, khusus RLH dibangun secara bergotong-royong oleh masyarakat sekitar melalui Organisasi Masyarakat Sekitar (OMS).
‘’Tahun 2013 sudah ada 250 unit rumah baru yang kita biayai dan dibangun oleh OMS. Jadi bukan kontraktor yang membangunnya. Ini lebih kepada filosofi agar masyarakat bahu-membahu membangun tempat mereka. Sampai yang menentukan rumah mana yang layak dibantu juga mereka yang menentukan, bukan Pemko atau pihak lainnya,’’ terang Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT kepada Riau Pos, Rabu (29/1) saat mengunjungi RLH di Taman Karya Tampan.
Dijelaskan Firdaus, kegiatan ini masuk dalam program fasilitas dan stimulus pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu terbesar di 12 kecamatan. Untuk penerima harus memiliki rumah atau minimal tanah yang sudah milik sendiri.
Dilengkapi dengan memiliki KTP dan KK Pekanbaru, serta merupakan usulan masyarakat sekitar. Dengan begitu, RLH ini benar-benar tepat sasaran dan penerima adalah orang yang layak menerima.
Pembangunan ini meliputi membangun bangunan yang baru atau mendampingi bangunan lama dan dalam kategori rumah sehat.
Demisioner Kadis PU Pekanbaru Azmi MT menyatakan tahun ini ada yang berbeda sesuai tipe. Tipe 36 lengkap dengan keramik diberikan modal membangun Rp45 juta dan ada juga Rp60 juta, di mana lokasi RLH adalah tempat rawan banjir yang memerlukan peninggian rumah, sehingga tidak terendam banjir lagi.
‘’Program ini adalah bentuk perhatian dan aplikasi langsung keuangan Pemko untuk masyarakat. Jadi Pemko tidak hanya wacana dan pajak masyarakat itu bisa langsung kembali ke masyarakat. Namun tidak hanya RLH, anggaran itu juga diperuntukkan bagi semenisasi jalan di pemukiman warga. Jadi tergantung usulan OPM saja,’’ terangnya.(rnl)
