PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menjadwalkan pemanggilan Dinas Perkebunan dan Pertanian. Itu setelah adanya desakan dari mahasiswa untuk stabilitas harga komoditi di Riau. Jika tidak ada aral melintang, pemanggilan akan dilangsungkan pekan depan. Sekaligus mencari solusi harga sawit, kopra maupun karet bisa kembali normal.

   Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Riau Mansyur HS kepada Riau Pos, Jumat (28/12). Dia menjelaskan, kebijakan harga komoditi memang hampir sebagian berada di pusat. Namun, pemanggilan dua OPD yang berkaitan diharapkan mampu mencarikan solusi atas masalah yang saat ini dialami petani.

   “Memang hampir sebagaian kebijakan itu ada di pusat. Wewenang kita di daerah tentu cukup terbatas. Nanti kami akan minta dinas terkait carikan solusi. Karena petani dan masyarakat semua sudah teriak,” ucap Mansyur.

Sejauh ini, politisi PKS itu menduga ada permainan oknum mafia di balik anjloknya harga komoditi di Riau. Dugaan tersebut didapat dari pengaduan masyarakat yang mengalami langsung, seperti petani sawit, kelapa hingga karet.

   “Salah satu penyebabnya itu diduga karena ada permainan mafia. Ini yang kami mau usut tuntas. Bila perlu jika ada unsur pidana kami harapkan polisi bisa tindak lanjut,” tambahnya.

    Diketahui sebelumnya, desakan stabilitas harga komoditi di Riau, telah beberapa kali terjadi.

 Setidaknya dalam kurun waktu 2 pekan sudah 3 kali mahasiswa dari berbagai himpunan mendatangi DPRD Riau. Terakhir adalah mahasiswa BEM Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Suska Riau. Dengan mengenakan almamater serta membawa spanduk tuntutan, puluhan mahasiswa melaksanakan aksi di Depan Gedung DPRD Riau, Kamis (27/12) lalu.

    Dalam orasinya, mahasiswa menyebut penurunan harga kopra, karet dan sawit menyebabkan kondisi ekonomi kian memburuk. Apalagi hampir sebagian masyarakat Riau hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Mahasiswa juga mendesak DPRD Riau agar bisa berbuat untuk mengatasi kondisi tersebut.(nda)