PEKANBARU (RP) - Selama tiga hari agenda Pelatihan Advokasi Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia, para peserta terus mendapatkan materi pemahaman tentang bahayanya Kapitalisme dan Neoliberalisme.
Tidak tanggung-tanggung, sejak hari pertama langsung dibuka dengan talkshow yang mendatangkan pembicara nasional hanya untuk mendalami dua paham yang ditengarai merugikan rakyat itu.
Sementara pada hari kedua, Rabu (28/12) BEM Unri yang menjadi tuan rumah dan penyelenggaraan juga menghadirkan tiga pembicara nasional yang membawakan topik diskusi dengan sudut pandang yang berbeda soal kapitalisme dan neoliberalisme ini.
Penekanannya tetap pada bahaya dua paham ini dalam perkembangan pembangunan dan ekonomi di Indonesia.
Pakar Ekonomi dan juga Guru Besar UGM Prof Dr Gunawan Sumodiningrat menyebutkan, paham ekonomi kapitalisme hanya menguntungkan perusahaan dan pemilik saham.
‘’Kapitalisme ini sudah mengakar hingga ke undang-undang, seperti berubahnya undang-undang agraria yang menjadi pemicu konflik antara perusahaan dan masyarakat yang marak terjadi belakang ini. Kapitalisme tidak pernah berpihak pada masyarakat dan kalau ekonomi sudah tidak berpihak kepada kerakyatan, maka negara ini akan hancur,’’ sebut teman dekat Wakil Presiden Boediono ini.
Pembicara lainnya, Direktur Reform Institute Dr Yudi Latif yang membahasa Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Berdaulat dihadapan puluhan peserta dari berbagai Provinsi di Indonesia itu menawarkan solusi guna mengikis dua paham yang ditentang keras oleh gerakan mahasiswa ini.
‘’Langkah awalnya kita harus kembali kepada Undang-Undanga 45. Itu salah satu jalan bila kapitalisme, neoliberalisme ingin dihapus dari negeri ini,’’ sebut pengarang buku Negara Paripurna ini.
Sementara itu Presiden BEM Unri Nofri Andi Yulan menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa agar dua paham yang sudah menggurita dapat diantisipasi.
Sebab menurutnya, apabila cengkaraman kapitalisme dan neoliberalisme tidak dilepaskan segera dari sistem ekonomi dan gerak pembangunan, rakyat Indonesia akan terus menderita.
‘’Karena masalah ini sudah menjalar sampai ke undang-undang, Agraria, Pendidikan, Migas hingga Penanaman Modal,’’ katanya.(*7/fed)
