PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST memastikan, anggaran untuk kesehatan dan juga pendidikan masyarakat juga menjadi prioritas di APBD 2023. Ini sudah disepakati bersama antara DPRD dan Pemko Pekanbaru.
"Hasil rapat Banggar DPRD Kota Pekanbaru kemarin, kami sudah sepakat dan menyesuaikannya, bahwa mandatory untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD 2023," terang Sabarudi kepada wartawan, Senin (28/11).
Hal ini sampaikan, bahwa untuk dua sektor ini tidak bisa dilupakan, dan juga hal-hal lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat kota Pekanbaru. Tentunya, disampaikan politisi PKS ini lagi, selain tiga prioritas yang harus dieksekusi pada tahun 2023, dan menjadi program khusus dari Pj Wako Muflihun tahun depan.
Dia berharap, APBD 2023 Kota Pekanbaru bisa menuntaskan berbagai persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemko Pekanbaru. "Termasuk juga amanah yang diberikan oleh Gubernur Riau Drs HSyamsuar MSi kepada Pj Wako Muflihun. Yaitu, masalah sampah, banjir dan jalan berlubang. Tiga prioritas ini akan dieksekusi di 2023," sebutnya lagi.
Terkait pengesahan APBD 2023, Sabarudi sebutkan, Banmus DPRD Pekanbaru sudah menjadwalkan untuk pengesahan APBD 2023. "Rencananya, pengesahan APBD hari ini (Senin, red). Mungkin sore atau malam. Namun, kita masih lihat situasi, karena ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan lagi. Ya, bisa jadi besok (Selasa, red). Tapi semua sudah ok, tidak ada masalah lagi," terangnya.
Sabarudi juga memastikan bahwa APBD 2023 tidak akan ada pengurangan anggaran, semua sesuai dengan yang sudah di MoU KUA-PPAS beberapa waktu lalu.
"Untuk angkanya itu masih sesuai dengan KUA-PPAS yang sudah disepakati kemarin sebesar Rp2,699 triliun. Termasuk juga kegiatan-kegiatan strategisnya," tuturnya.(gus)
