PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masa reses Anggota DPRD Riau masa sidang II telah berakhir pada 22 Agustus 2022 lalu. Setelah ini, masing-masing anggota akan melaporkan hasil reses yang akan dihimpun melalui sidang paripurna. Di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), yang paling banyak dikeluhkan masyarakat ialah soal minimnya pembangunan infrastruktur.
Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota DPRD Riau Dapil Indragiri Hulu-Kuantan Singingi, Ade Agus Hartanto akhir pekan lalu.
"Pada reses yang berlangsung dari 14-22 Agustus kemarin, aspirasi masyarakat yang kita tampung masih tidak jauh dari keluhan infrastruktur yang minim. Ini mayoritas yang disampaikan masyarakat kepada kami saat pelaksanaan reses,"ujar Ade Agus.
Kata dia, persoalan infrastruktur banyak yang jadi kewenangan kabupaten sehingga terbatas campur tangan provinsi. Untuk itu,salah satu solusi agar pemprov dapat terlibat langsung yakni dengan menganggarkan bantuan keuangan kabupaten. Ini juga menjadi upaya untuk membantu keuangan di kabupaten/kota.
Ade berharap agar pemprov dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang dititipkan melalui aspirasi yang dilakukan masing-masing Anggota DPRD Riau didapilnya.
Selain itu, ada juga keluhan mengenai Penerima Peserta Didik Baru (PPDB). Di mana ada banyak masyarakat yang mempertanyakan mengenai mekanisme penerimaan. Termasuk juga sistem PPDB yang dilaksanakan Disdik Provinsi Riau.
Menurut Ade, harus ada sebuah solusi atas PPDB yang setiap tahunnya selalu mendapat keluhan dari masyarakat.
"Selain itu juga kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat mengenai bantuan rumah ibadah. Untuk rumah ibadah, pemprov kan sudah menyetop keran bantuan ini. Saat kita reses kita selalu ditagih oleh masyarakat,"katanya.
Ade mengaku kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan kenapa bansos ini tidak lagi dianggarkan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal tidak ada regulasi yang dilanggar untuk tetap menjalankan kebijakan tersebut.
Bahkan di beberapa provinsi tetangga, sambung dia, bantuan rumah ibadah selalu disalurkan. Ia ingin pemprov bisa kembali melanjutkan bantuan yang benar-benar dirasakan masyarakat manfaatnya.
"Kalau di provinsi lain tidak ada masalah, di Riau berkali-kali kita tanyakan, jawabannya tetap tidak bisa. Soal regulasi rasanya tidak ada yang dilanggar. Kita sudah jelaskan kondisinya kepada masyarakat. Tapi tuntutan ini selalu dinantikan masyarakat dan berharap diakomodir,"imbuhnya.(nda)
