(RIAUPOS.CO) - Alih-alih melakukan penambahan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru justru terancam mengurangi jumlah guru honor. Hal ini tak lain dampak dari rasionalisasi anggaran.
Kondisi ini merupakan pilihan sulit bagi pemko, karena jumlah guru yang mengajar di tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) terus berkurang. Karena banyak yang pensiun, namun di satu sisi penambahan urung bisa dilakukan, sebab sejak beberapa tahun lalu sudah tidak ada penerimanan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Sebagai solusi, maka diperkerjakan guru honor, akan tetapi nasibnya tengah terancam, lantaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru akan melakukan dua pilihan pengurangan atau menghentikannya.
Pengurangan atau penghentian ini karena anggaran alokasi insentif bagi mereka sekitar Rp500 ribu-Rp600 ribu perbulan putus. Sedangkan gaji yang diterima sekitar Rp400 ribu perbulan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dinilai tidak mencukupi.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer MBS ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap anggaran dirasionalisasi yang berdampak pada pengurangan guru honor.
“Maka kami lihat dulu, yang di mana dikurangi (rasionalisasi, red). Karena yang kita kurangi bukan untuk honor, tapi kegiatan sifat tidak terlalu wajib,” ujar M Noer MBS kepada Riau Pos, Selasa (28/8) kemarin.
Lanjut M Noer, apabila rasionalisasi dilakukan terhadap kegiatan yang diprioritaskan dan sifatnya wajib, maka dilakukan evaluasi sehingga pelaksanaan aktivitas tidak terkendala.
Ditambahkan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setko Pekanbaru, pihaknya selalu menyampaikan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak membenturkan rasionalisasi dengan menyangkut orang banyak.
“Jangan benturkan rasionalisasi dengan yang seperti itu. Kegiatan seperti perjalanan dinas dan buat acara lain-lain, mereka diam-diam. Tapi yang menyangkut orang banyak diadunya ke sana,” jelas Sekko.
Selain itu dikatakan dia, pihaknya memiliki data terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan OPD. Di mana rasionalisasi dikenakan pada kegiatan-kegiatan fisik, seperti pengurangan pembangunan gedung sekolah dan lain sebagainya.
“Lebih banyak di kegiatan fisik, yang tidak wajib. Kalau menganggu tidak akan kami rasionalisasi,” ungkapnya.
Terkait rasionalisasi di Disdik Kota Pekanbaru dipaparkannya, memang pada anggaran murni mengalami pengurangan, tapi perubahan bertambah. Karena ada tambahan dana masuk dari pemerintah pusat.
“Di mereka (Disdik, red) banyak uang masuk. Secara keseluruhan di Disdik itu bertambah. Karena ada uang yang datang dari pusat yang sudah ada peruntukannya,” tambahnya.
Uang masuk dari pusat yang dimaksud dia, merupakan kegiatan dari program-program yang pembiayaanya berasal dari dana alokasi khusus (DAK). “Ketika banyak program DAK, itu yang kami minta dimamfaatkan,” jelas Noer.
Sementara itu, untuk menutupi kekurangan guru, pemko masih menerima pegawai pindahan dari luar derah terutama tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Meski pemko melakukan moratorium pegawai pindahan.
“Kami masih menampung pegawai pindahan terutama guru dan tenaga kesehatan. Ini cara untuk menutup kekurangan,” tutur M Noer lagi.(gem)
Laporan RIRI RADAM, Kota
