PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Masalah pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak wali murid yang mengeluh anaknya sulit masuk sekolah negeri dengan mengikuti aturan yang di buat. Sementara untuk masuk sekolah swasta terhukum dengan biaya hidup.
Keluhan ini disampaikan masyarakat Jalan Kartama, Perumahan Kartama Raya, Blok D RT 03/RW 04, Marpoyan Damai, Rabu malam (27/7), saat anggota DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan menggelar reses. Tidak hanya sulit masuk SMPN, akan tetapi SMAN juga, sementara warga tinggal tidak jauh tinggal dari sekolah.
"Komplain masyarakat sampai hari ini, anaknya tak bisa masuk SMAN dan juga SMPN. Untuk SMAN ini masyarakat minta difasilitasi dan dikomunikasikan dengan provinsi. Sebab SMAN kewenangan Provinsi Riau," kata Nurul, Kamis (28/7).
Politisi Gerindra ini menampung aspirasi itu, dan akan di komunikasikannya terlebih dahulu kepada wakil rakyat yang di DPRD Riau khususnya dari Fraksi Gerindra untuk bisa ikut membantu mengkombinasikan kepada gubernur agar menjadi perhatian.
Disampaikan Nurul, jumlah bangunan sekolah sangat minim, misalkan SMA Negeri di Kota Pekanbaru, tak berbanding lurus dengan jumlah yang tamat SMP. Begitu juga dengan SMPN tidak cukup mengakomodir yang lulusan SD.
Apalagi di daerah pemilihan (dapil) Nurul yakni, Marpoyan Damai dan Bukitraya, keberadaan SMA Negeri sangat minim. Dan SMPN pun demikian.
Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat saat ini, harapannya yaitu dapat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Di satu sisi, masyarakat banyak yang tidak mampu memasukkan anaknya ke sekolah swasta, karena besarnya biaya. Kondisi ini lah yang harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah.
"Maka itu, Pemprov Riau kami berharap sudah harus mulai menambah dan membangun SMA Negeri baru. Dan harus ada pemerataan pembangunan di setiap wilayah, sehingga tak menumpuk SMAN di satu kecamatan saja," harapnya.
Di Kota Pekanbaru juga disebutkan Nurul punya masalah yang sama, yaitu kekurangan SMPN. Sementara pemerintah tidak maksimal menjalankan amanat Undang-undang Pendidikan, yang merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Justru anggaran lebih banyak diposkan untuk kegiatan lain, yang notabenenya lebih ke seremonial.
"Ini tanggung jawab kita bersama, ayo bergandengan tangan memajukan pendidikan di Kota Pekanbaru, yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau," harap Nurul.
Dalam reses ini juga, Nurul menyampaikan, reses di RT 02 RW 05, masyarakat ada juga menyampaikan aspirasi terkait drainase lingkungan kurang lancar, rehab Musala Al Ikhsan, bantuan UMKM, hingga hal prioritas masyarakat lainnya.
"Untuk aspirasi ini kami tampung, dan kita akan perjuangkan sesuai dengan kewenangan kita. Harapan kita masalah sekolah ini tahun depan sudah bisa dipecahkan," tuturnya.
Laporan: Agustiar (Pekanbaru)
Editor: Rinaldi
