KOTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Keuangan APBD 2017 ke DPRD Pekanbaru dalam rapat paripurna, Kamis (28/6). Dari audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diketahui target pendapatan dalam APBD 2017 tidak terealisasi.
Hadir dalam rapat paripurna yang sempat molor dua jam itu, Sekko Pekanbaru M Noer. Di mana rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sondia Warman.
Sekko menyampaikan, hasil audit BPK terhadap laporan keuangan APBD 2017, Pemko Pekanbaru mendapatkan penilaian wajar tanpa sempat dikhawatirkan warga kota jika flyover tidak selesai tepat waktu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau Dadang Eko Purwanto mengakui terjadi keterlambatan sekitar 0,6 persen atas pekerjaan pembangunan flyover. Namun pihaknya langsung mencarikan langkah konkrit dalam upaya percepatan untuk menggesa pekerjaan di lapangan.
“Mudah-mudahan bisa sesuai dengan waktu untuk pekerjaan percepatan ini sesuai target pembangunan di akhir tahun ini,” ujar Dadang kepada Riau Pos, Kamis (28/6).
Sebelumnya, ungkap Dadang, PUPR Riau sudah melakukan langkah koordinasi dengan pihak rekanan ketika pengerjaan pembangunan flyover pada posisi angka keterlambatan 0,5 persen. Alhasil, dilakukan langkah perubahan manajemen operasional di lapangan oleh pihak ketiga.
“Ketika keterlambatan pada angka 0,5 persen, kami sudah bahas bersama rekanan, dan mereka siap lakukan langkah percepatan, dan sekarang dimulai,” sambungnya.
Dadang berharap pekerjaan dua flyover di pusat kota yaitu di simpang Pasar Pagi Arengka dan simpang SKA mendapat dukungan dari seluruh pihak. Termasuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.
‘’Dengan demikian manfaatnya nanti sama-sama dapat dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat banyak,’’ kata Dadang.
Sebelumnya, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman awal pekan lalu meninjau pekerjaan dua jembatan layang tersebut. Setelah menerima laporan dari pihak terkait, khususnya rekanan di lapangan, Gubri optimis pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan syarat harus digesa dan didukung penuh seluruh pihak.
“Setelah meninjau langsung dan menerima laporan dinas terkait dan kontraktor, mereka siap menggesa pembangunan dan Insya Allah pekerjaan bisa tuntas sesuai target,” katanya.(egp)
