PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, berharap kepada Walikota Pekanbaru Dr Firdaus ST MT selaku pemegang wewenang ikut turun langsung ke lapangan dan mengevaluasi kinerja Kadiskes selama ini.
"Sebagai pimpinan di Pemko Pekanbaru turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat yang terkena demam berdarah dengeu (DBD). Kondisi ini akan terlihat langsung oleh Walikota Pekanbaru, bagaimana kinerja Diskes selama ini, kalau memang patut untuk dievaluasi, segera dievaluasi. Kita menginginkan kinerja kepala dinas lebih baik dan maksimal ke depannya," ujar Romi, Senin (29/2/2016).
Romi mengatakan tingginya kasus DBD di Kota Pekanbaru saat sekarang ini harus mendapat perhatian serius hal tersebut buntut dari belum maksimalnya kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru dalam melakukan tindakan pencegahan DBD dilapangan.
"Seharusnya Kota Pekanbaru sudah
masuk dalam status KLB akan bahaya DBD, mengigat semakin meningkatnya warga yang terkena wabah DBD, jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumya," ungkap Romi.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan, Ini suatu bukti bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam melakukan pencegahan akan bahaya akan DBD.
"Kita lihat jumlah penderita DBD terus bertambah tetapi belum ada respon positif dan saat ini kinerja Diskes belum maksimal dalam menanggani DBD," sambung Romi.
Bahkan pihaknya dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru sudah banyak mendapatkan laporan dari masyarakat, tentang penderita DBD, bahkan masyarakat mengeluhkan ketidak jelasnya sistem pencegahan DBD dari pihak Diskes maupun puskemas.
"Saat ini kita banyak merima laporan dari masyarakat terkait penanganan DBD, bahkan kata masyarakat prosedur untuk meminta bantuan pencegahan DBD sangat rumit dan bertele-tele," kata Roni.
Menurut Romi, masalah anggaran pencegahan, sosialisasi ataupun pengadaan alat fogging termasuk obat untuk fogging sudah dianggarkan sebelumnya. Namun pihaknya tidak mengatahui pasti apa yang menjadi kendala Diskes selama ini, karena penderita DBD terus meningkat.
"Kalau alasan anggaran rasionalisasi, seperti yang diprogramkan dalam pembelian obat DBD 1.000 liter tetapi yang tercapai hanya 100 liter, ini bukan suatu alasan yang harus kita terima. Seharusnya Diskes harus mencari solusi bukan diam begitu saja," tutup Roni.
Laporan: Susanto
Editor: Yudi Waldi
