KOTA (RP) - Predikat pelayanan publik buruk yang disematkan KPK atas Pemko Pekanbaru langsung direspon. Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi turun melihat pelayanan publik di beberapa kecamatan. Khususnya pelayanan pembuatan KTP, akta keluarga serta pelayanan kesahatan. Dikesempatan itu, Ayat minta petugas jangan bertele-tele memberikan layanan ke masyarakat.

Tidak ada yang istimewa saat kunjungan mendadak wakil Firdaus ST MT tersebut. Seluruh pelayanan berjalan lancar dan di kantor UPTD Disdukcapil juga lengang pengunjung. Meski begitu, Ayat berpesan agar tidak memperlambat pengurusan yang menyangkut masyarakat itu.

‘’Survei KPK itu merupakan gambaran dan jelas pukulan untuk kami. Komitmen kami untuk pelayanan itu jelas, untuk masyarakat harus yang terbaik. Jadi ikuti prosedur dan tidak bertele-tele. Ke depan harus pasti pelayanan, dua hari ya dua hari jangan 20 hari,’’terang Ayat Cahyadi SSi kepada Riau Pos, Jumat (27/12) di sela sidak di beberapa tempat tersebut.

Dikesempatan itu, Ayat melihat langsung dua pelayanan di UPTD Kecamatan Payungsekaki dan Tampan. Di tempat itu, Ayat hanya melihat kondisi pelayanan di ruangan yang tidak begitu besar. Pelayanan hanya satu atau dua orang, termasuk perekaman e-KTP.

Di sana juga didapati 40 persen warga belum mengambil e-KTP. Untuk itu, dia meminta kepada camat dan UPTD agar lebih pro aktif meminta warga mengecek e-KTP mereka.  Ayat juga melihat pelayanan di Puskesmas Tampan. Diakuinya, di Puskesmas tersebut sudah tidak layak lagi pelayanan dimana jumlah pasien yang dilayani sudah mencapai 119 ribu dari 30 ribu idealnya. ‘’Sarana dan prasarana akan diperbaiki, begitu juga staf pelayanan. Jadi pelayanan bisa maksimal dan tidak ada lagi survei KPK pelayanan kita terburuk,’’terangnya. (eko)