PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah mengebut pembangunan jaringan transmisi 500 kilovolt (KV) Sumatera. Hanya saja, pembangunan masih terkendala pembebasan lahan yang belum tuntas. Ditargetkan pembebasan lahan ini di tahun depan.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Pemprov Riau dengan BPN Riau. Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan jaringan transmisi 500 kilovolt (kV) Sumatera dengan tower 4 sirkit. Paket I dari New Aur Duri-Peranap (Jambi-Riau), dan paket II (Peranap-Perawang).
Di mana pembahasan fokus dengan masalah penanganan dampak sosial terkait lahan yang menjadi perlintasan proyek strategis nasional tersebut sepanjang 395 km.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, jaringan transmisi proyek listrik itu ada melewati kawasan hutan dan statusnya merupakan aset negara.
Karena itu, kata Ahmad Hijazi, maka pihaknya perlu memperhatikan dampak sosial masyarakat karena di sana terdapat tanam tumbuh masyarakat. “Jadi itu yang harus dilakukan ganti untung, karena pemerintah sekarang tidak ada ganti rugi lagi,” kata Ahmad Hijazi.
Untuk masalah pembayaran ganti untung lahan masyarakat, kata dia, akan dilakukan berdasarkan penilaian kesesuaian harga sesuai tanam tumbuh yang ada di lokasi.
“Sekarang tim masih di lapangan melakukan pendekatan. Ada 25 penerima yang belum dapat ganti untung. Sekarang tinggal meyakinkan pemilik. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik, sehingga proyek strategis ini bisa dijalankan,” ujarnya.
Ditanya target penyelesaian pembebasan lahan tersebut, Ahmad Hijazi menyatakan pembebasan bidang tanah harus rampung paling lambat bulan Februari 2019 mendatang.
“Untuk proyek ini mulai Mei lalu sudah jalan, dan masih banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan,” sebutnya.
Diketahui, pengerjaan pembangunan transmisi listrik 395 kilometer ini dikerjakan oleh BUMN Waskita Karya. Di mana, paket I panjang transmisi 235 kilometer dan masa pembangunan selama tiga tahun, dengan kontrak sebesar Rp3,88 triliun.
Sedangkan paket II pembangunan transmisi sepanjang 160 kilometer, dengan masa pembangunan selama tiga tahun dan nilai kontrak sebesar Rp2,83 triliun.(dal)
