KOTA (RP) - Birokrasi perizinan di Pekanbaru masih mendapat kritikan dari masyarakat. Proses panjang dan banyak meja yang dilalui juga menunggu waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menyebutkan persoalan sulitnya birokrasi perizinan di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak dibantahnya. Namun ditegaskannya, Pemko perlahan menuju kepada perampingan birokrasi untuk bisa cepat dan tepat.

‘’Kita sedang menuju ke sana, untuk seluruh perizinan itu akan ditangani oleh Badan Pelayanan Terpadu (BPT). Ini juga sedang dalam proses, artinya bagaimana pelayanan perizinan ini bisa cepat. Karena ini menyangkut kepuasan masyarakat dan investor kita,’’ ujarnya.

Jadi disebutkan Ayat, ketika proses perizinan ini cepat diakuinya juga akan ada daya tarik tersendiri, tentunya dengan persyaratan yang lengkap. ‘’Yang pasti secara regulasinya terus dibenahi dan kita menargetkan nantinya semua proses perizinan itu di BPT, jadi kalau SKPD lain hanya rekomendasi,’’ kata Ayat.

Apa yang disampaikan Ayat ini sejalan dengan apa yang dikeluhkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyorot sistem birokrasi di Indonesia masih buruk sehingga diakui menghambat investasi dan iklim usaha. ‘’Tentunya kita inginkan ada gong yang sama dengan apa yang disampaikan presiden, yang akhirnya menanti kebijakan dari wali kota, memang harus ada persiapan yang matanglah,’’ ujarnya lagi.

Terkait banyaknya keluhan masyrakat dan juga dunia usaha dan investor proses perizinan di Pekanbaru banyak sekali meja yang harus dilalui, dan untuk percepatan maka menggunakan ‘’pelicin’’ ini direspon tegas oleh Wawako. ‘’Soal ini, saya tidak setuju, ini pungutan liar jika diluar prosedur, dan kepada masyarakat jika ada yang menjadi korban laporkan, catat siapa petugasnya, dan buktikan dengan kwitansi, karena ini menghambat iklim investasi. Dan saya akan cek,’’ tegasnya.(gus)