PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan menginginkan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) yang sudah diterapkan dilakukan evaluasi setiap bulan. Ini dimaksudkan, supaya anggaran itu dapat terukur penggunaannya dan sebagai antisipasi digunakan selain untuk kesehatan masyarakat.
”Ini (UHC, red) sudah jalan sebulan lebih kurang, program bagus dan mulia ini berjalan, dan sampai kini belum ada laporan seperti apa progresnya. Makanya kami mau ini ada evaluasi setiap bulannya, biar jelas ke mana saja digunakan,” kata Ruslan kepada wartawan, Ahad (27/8).
Apalagi disampaikan politisi PDI Perjuangan ini, saat ini anggaran itu sudah ditetapkan, dan dalam proses penambahan di RAPBD Perubahan 2023, Dia minta semua harus terukur, dan diminta juga jangan sampai anggaran tersebut lebih banyak untuk kegiatan seremoni, dari pada untuk masyarakatnya langsung.
Disampaikan Ruslan, bahwa, laporan dari Diskes, anggaran UHC di APBD Murni 2023 sebesar Rp 41 miliar. ”Kan banyak itu. Makanya, harus lebih dominan untuk masyarakat yang ingin berobat, bantu masyarakat yang ekonomi lemah untuk berobat gratis,” tegas anggota Komisi III ini.
Apalagi ,ditegaskannya, soal anggaran UHC ini, sudah diingatkan Presiden Jokowi, jangan digunakan untuk hal-hal yang dianggap tak perlu. Sementara untuk masyarakatnya tersisa sedikit, akibatnya banyak kegiatan seremoni yang dilaksanakan.
”Dalam hearing kami bersama Diskes nanti bersamaan dengan APBD Perubahan 2023 dan APBD murni 2024, ini akan kami pertanyakan juga. Kami menginginkan kegiatan seremoni diminimalisir. Karena ini celah menggunakan APBD seenaknya,” sebut Ruslan lagi.
Dia juga menyampaikan, pada APBD Perubahan 2023 nanti, pihaknya akan menambah lagi anggaran untuk program UHC ini sekitar Rp20 miliar, jika kondisi keuangan pemko memungkinkan.
Kepala Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih menyampaikan, sejak program UHC diluncurkan akhir Juli 2023 lalu, hingga kini sudah 1.300 warga yang memanfaatkan UHC ini.
Zaini mengaku, warga Kota Pekanbaru sangat berterima kasih kepada Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, karena sudah membantu kesehatan masyarakat. ”Jadi, bagi warga yang memang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, kami akan membantu membiayai pengobatannya lewat program ini. Namun memang ada klasifikasi dan persyaratannya,” kata Zaini.
Masyarakat yang ingin berobat, bisa datang ke-21 puskesmas yang tersebar di Pekanbaru. Jika membutuhkan rujukan, maka diberikan rujukan ke rumah sakit. ”Warga yang bisa mendapatkan pengobatan ini, warga yang ber-KTP Kota Pekanbaru dan mempunyai NIK yang sudah online. Selanjutnya, mereka bukan penerima upah atau bukan berstatus pekerja,” terangnya.(yls)
Laporan AGUSTIAR, Kota
