KOTA (RP) - Pekanbaru menjadi pilot project daerah anti korupsi yang dicanangkan beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini hal tersebut masih belum menunjukkan hasil.

Bahkan yang terbaru, hasil survei KPK terkait skor pengadaan barang dan jasa di 60 kota, menempatkan Pekanbaru di urutan ke 58. Dengan hasil ini, dinilai proses pengadaan barang dan jasa di Pemko Pekanbaru masih rawan titipan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Busro Muqodas melalui rillis di KPK.

‘’Layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu objek survei. Ini merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan KPK. Pasalnya, Korupsi di sektor PBJ masih mendominasi penanganan kasus di KPK. Kita berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan daerah untuk mengurangi potensi korupsi,’’jelasnya.

Dari hasil survei tersebut, Kota yang dinilai sudah mulai berhasil meminimalisir korupsi dalam hal PBJ ini adalah Kota Pematang Siantar dengan nilai 7,84. Selanjutnya kota Pare-pare (7,84) dan Mataram (7,54).

Kota Padang berada di posisi 11 dan medan posisi 14. Untuk Pekanbaru berada di posisi tiga terendah dengan skor 4,73 hanya unggul dari Palangkaraya dan Palu.

Dalam keterangan pers KPK dinyatakan banyak pejabat di daerah terbentur kasus korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan ketegasan pemimpin daerah dalam meminimalisir korupsi di tempatnya.(eko)