PEKANBARU (RP) - Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk warga Pekanbaru telah terealisasi sejak Selasa (25/6). D
i hari pertama warga dari Kecamatan Pekanbaru Kota dan terjadwal pada Rabu (26/6) adalah Kecamatan Sukajadi. Warga yang bisa ambil BLSM hanya yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sendiri tidak mengetahui secara rinci berapa banyak warga yang bakal menerima BLSM. Pasalnya, tidak pernah dilibatkan dalam program pengalihan subsidi tersebut. Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus MT menyayangkan kondisi tersebut.
Karena menurutnya, BLSM harus tepat sasaran. Sementara yang mengetahui data warganya tersebut menurutnya pemerintah daerah.
‘’BLSM ini harus bisa tepat sasaran sehingga mereka yang berhak saja yang harus dapat,’’ ujar Firdaus MT kepada Riau Pos, Rabu (26/6).
BLSM tersebut direalisasikan satu hari setelah harga BBM dinaikkan. Kartu KPS tersebut pun telah dimiliki oleh warga di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru.
Dia menyebutkan BLSM seperti sudah disiapkan terlebih dahulu. Namun anehnya Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk RT, RW, lurah bahkan tingkat kecamatan pun tidak mengetahui jika warganya sudah mendapatkan KPS tersebut.
KPS dibagikan langsung oleh pihak kantor pos. Sedangkan datanya sendiri diduga menggunakan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari BPS pusat.
Padahal data tersebut sudah tidak pernah diverifikasi alias kadaluarsa. Karena terakhir data tersebut sudah tidak dipakai sejak tahun 2008 silam. Sehingga pembagian BLSM tersebut dikhawatirkan Firdaus MT sudah tidak tepat sasaran.
Seperti pemberitaan di televisi, banyak warga yang benar-banar miskin tetapi tidak mendapatkan KPS. Sedangkan yang mengambil BLSM dan dapat KPS tak jarang warga yang relatif mampu karena memiliki sepeda motor bahkan perhiasan emas di leher dan tangannya.
Pembagian BLSM di Pekanbaru dilaksanakan di kantor pos induk, berada di Jalan Jenderal Sudirman. Setiap hari masyarakat dilayani dengan jadwal yang ditetapkan pihak kantor pos itu sendiri.
Berdasarkan data warga di Pekanbaru yang menerima BLSM tersebut totalnya mencapai 22.741 rumah tanggah sasaran (RTS). Tidak dirinci data setiap kecamatan se-Pekanbaru.
Kepala Kantor Pos Pekanbaru Tamrin Hanurawan, mengatakan untuk pengambilan BLSM harus membawa KPS. ‘’Selain kartu identitas, KPS tersebut sebagai syarat pengambilan dan itu sudah kita sebarkan sebelumnya,’’ sebutnya.
Thamrin menambahkan, para RTS yang berhak menerima dapat mengambil BLSM pada jam kerja dari pukul 08.00-17.00 WIB. Bantuan ini bisa diambil sesuai yang sudah dijadwalkan.
‘’Jika masyarakat belum mengambil bisa mengambil pada hari lain, karena bantuan ini tidak hangus bahkan dapat diambil pada tahap berikutnya,’’ kata dia.
Jadikan Warga Pengemis
Pasca kenaikan harga BBM, pemerintah langsung memberikan BLSM untuk masyarakat miskin. Bantuan ini hanya berlangsung selama empat bulan, besaran bantuan Rp150 ribu per KK.
Kebijakan ini disebutkan anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi ST sangat tidak mendidik. Terkesan hanya mengajarkan warga masyarakat menjadi pengemis saja.
‘’Ini hanya menjadikan warga sebagai pengemis, jumlah yang didapat tidak sebanding dengan kenaikan BBM yang sudah ditetapkan pemerintah,’’ tegas anggota Fraksi PKS ini kepada Riau Pos, Rabu (26/6).
Tidak hanya itu, disebutkan Sabarudi, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Saat itu juga pemerintah melakukan kenaikan BMM, namun bantuan yang diberikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini pun dianggap gagal. Karena penyalurannya tidak tepat sasaran.
‘’Kami melihat ini sifatnya hanya santunan biasa, bukan membantu masyarakat, dan tidak membuat ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Apa yang diberikan saat ini dan dengan keperluan pokok juga naik, maka itu minus,’’ terangnya.
Ditegaskan Sabarudi, waktu menaikkan BBM itu tidak tepat.
‘’Seharusnya pemerintah tidak serta merta menaikkan harga BBM, dan kalau pun pemerintah ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, maka berikan dalam bentuk program yang produktif dan mendidik masyarakat untuk berusaha, bukan mengemis,’’ ungkapnya.
Saat ini saja, dalam pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin), masih sulit untuk mencapai pada sasaran. Masyarakat yang tidak layak menerima Raskin malah mendapat Raskin, sementara masyarakat yang seharusnya mendapat Raskin, malah tidak kebagian kupon.
Dengan bantuan selama beberapa bulan tersebut, hanya mengobati perekonomian masyarakat untuk sementara waktu. Selanjutnya, dampak kenaikkan BBM akan terus dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah.(ilo/gus)
